JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penetapan status kesiagaan yang ditingkatkan di tengah memanasnya situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Menurut Puan, langkah peningkatan status kesiagaan tersebut perlu disertai penjelasan yang jelas agar masyarakat memahami latar belakang serta urgensi kebijakan tersebut.
“Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya aparat pertahanan negara memang harus selalu berada dalam kondisi siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global. Namun apabila terdapat keputusan formal mengenai peningkatan status kesiagaan, maka perlu ada penjelasan yang komprehensif mengenai dasar pertimbangannya.
“Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak,” katanya.
Puan menegaskan bahwa penjelasan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keamanan nasional serta langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh negara.
Ia menambahkan bahwa DPR melalui Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada pihak terkait.
“Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret sehingga publik memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan tersebut,” tegas legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Menurut Puan, transparansi informasi dalam isu-isu strategis seperti keamanan nasional sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap langkah kebijakan diambil secara terukur.
DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi berdampak pada kepentingan nasional, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah yang belakangan kembali meningkat.
Melalui mekanisme pengawasan di komisi terkait, DPR memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh aparat negara tetap berada dalam kerangka yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh (RED).
Discussion about this post