JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah segera memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.
Menurutnya, kenaikan harga energi tersebut memberikan tekanan serius terhadap keberlangsungan usaha, khususnya bagi UMKM di sektor kuliner yang sangat bergantung pada LPG.
“Kenaikan LPG nonsubsidi ini tentu berdampak luas, terutama bagi pelaku UMKM. Kami meminta pemerintah segera turun tangan memberikan dukungan nyata,” ujar Kaisar di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, banyak pelaku UMKM saat ini menghadapi dilema dalam menentukan harga jual. Jika harga dinaikkan, dikhawatirkan daya beli masyarakat menurun. Namun jika tidak dinaikkan, biaya produksi yang meningkat akan menggerus keuntungan usaha.
“Ibarat buah simalakama, pelaku UMKM berada di posisi sulit. Ini situasi yang sangat memberatkan,” tegasnya.
Untuk itu, Kaisar mendorong pemerintah menghadirkan solusi konkret, seperti bantuan langsung tunai, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, hingga relaksasi cicilan kredit bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga daya tahan UMKM di tengah tekanan ekonomi.
“Relaksasi kredit juga sangat penting agar pelaku usaha tidak semakin terhimpit kewajiban finansial,” tambahnya.
Kaisar mengingatkan, jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memicu efek domino yang luas, mulai dari penutupan usaha, peningkatan pengangguran, hingga penurunan daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Keberpihakan kepada UMKM bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah harus hadir memastikan UMKM tetap bertahan,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post