Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan akan segera mengumumkan susunan kepengurusan baru DPP Golkar sebelum pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi anggota DPR terpilih Partai Golkar periode 2024-2029 di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/9/2024).
“Bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar akan kita lakukan secepatnya. Sekarang sudah berjalan, 9 orang ini sebenarnya kemarin kita bentuk hanya transisi saja,” kata Bahlil dalam sambutannya.
Menurutnya, saat penentuan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, sempat terjadi perdebatan mengenai pembatasan 9 pengurus yang terlibat dalam proses tersebut. Bahlil menilai, jika jumlah pengurus yang terlibat lebih banyak, proses pengambilan keputusan bisa semakin rumit.
“Membayangkan 9 orang saja sudah ada pro kontra tentang siapa bupati dan siapa calon gubernur. Bagaimana kalau hampir 100 orang atau lebih yang terlibat sebagai pengurus?” tutur Bahlil.
Ia juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar sering kali menunjukkan keunggulannya dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, bahkan tanpa banyak formalitas. Salah satu contohnya adalah penentuan formulir B1 KWK, yang menjadi salah satu bagian penting dalam proses pencalonan kepala daerah.
“Saya sudah tidak tahu lagi jam berapa diselesaikan itu B1 KWK. Dan itulah sebenarnya kecanggihan Golkar, kadang-kadang gerakan tanpa bola dari para pengurus,” ungkapnya.
Bahlil menegaskan kembali bahwa kepengurusan DPP Golkar yang baru akan diumumkan dalam waktu dekat, sebelum alat kelengkapan dewan di DPR terbentuk. Ia menyebut proses tersebut sebagai bagian dari langkah strategis partainya.
“Nah, ini saya akan mengumumkan cepat. Dan kita kerjakan cepat, InsyaAllah sebelum pembentukan alat-alat kelengkapan Dewan,” tambahnya.
Selain itu, Bahlil juga menyoroti peran besar kader Partai Golkar di DPR RI. Menurutnya, hampir semua pimpinan komisi di DPR diisi oleh kader Golkar, menunjukkan kekuatan dan pengaruh partai tersebut di parlemen.
“Minimal alat kelengkapan dewan ini ada 11 komisi. Sekarang jadi berapa? 13 komisi, 1 Baleg, Banggar. Itu sudah hampir 15, dan hampir semuanya dipimpin oleh kader Golkar,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa laporan dari Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Golkar menunjukkan dominasi kader Golkar dalam posisi pimpinan DPR, memperkuat posisi partai tersebut dalam dinamika politik di parlemen.
Dengan langkah ini, Partai Golkar memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di DPR RI, menegaskan bahwa kader-kader partai beringin mendominasi kepemimpinan di berbagai komisi dan badan di parlemen (RED)
Discussion about this post