JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana menyusul banjir besar yang kembali melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bencana tersebut tidak hanya merendam ribuan rumah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, termasuk seorang anak berusia 8 tahun.
Puan menilai kejadian berulang ini menjadi indikator bahwa penanganan risiko bencana di wilayah tersebut belum optimal. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data terhadap titik-titik rawan, khususnya infrastruktur tanggul yang menjadi pemicu utama banjir.
“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, pemerintah harus membuka secara transparan hasil evaluasi teknis terkait penyebab jebolnya tanggul Sungai Tuntang, termasuk apakah lokasi tersebut sudah masuk dalam prioritas penanganan sebelumnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan dalam pembangunan infrastruktur, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi. Puan menilai, kejadian serupa yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi.
“Langkah korektif terhadap infrastruktur harus dilakukan dengan logika pencegahan, bukan semata perbaikan setelah kerusakan,” tegasnya.
Selain itu, Puan mengingatkan bahwa dampak banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Terendamnya lahan pertanian dan terganggunya aktivitas masyarakat dinilai dapat memperbesar kerentanan ekonomi warga, khususnya petani dan kelompok berpenghasilan rendah.
Ia pun mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak, termasuk kepastian bagi petani agar tidak kehilangan musim tanam akibat bencana tersebut.
“Yang paling mendesak saat ini adalah memastikan dampak terhadap rakyat tidak berkembang lebih jauh. Petani harus memperoleh kepastian agar musim tanam tidak hilang seluruhnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Puan mengaitkan kondisi ini dengan ancaman perubahan iklim, termasuk potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan 2026. Ia meminta pemerintah menyiapkan sistem antisipasi yang lebih matang untuk menghadapi kemungkinan krisis iklim yang berdampak pada sektor pangan.
“Pemerintah harus mampu menyiapkan sistem yang efektif sebagai bentuk antisipasi demi memastikan dampak El Nino ekstrem tak banyak mempengaruhi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post