JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dalam hitungan hari memunculkan kekhawatiran akan munculnya tafsir politis terhadap dinamika internal TNI. Partai NasDem menilai kasus ini harus menjadi peringatan penting agar institusi militer tetap menjaga jarak dari arena politik praktis.
“Karena nanti dianggap jadi urusan politik, sedangkan TNI tidak berpolitik praktis secara langsung,” ujar Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Senin (5/5/2025).
Letjen Kunto, yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, sebelumnya dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I ke posisi Staf Khusus KSAD. Namun, hanya berselang tiga hari, mutasi itu dibatalkan melalui surat keputusan baru Panglima TNI.
Sahroni menekankan bahwa meski tidak melihat indikasi politik dalam kasus tersebut, proses mutasi yang dilakukan dan dibatalkan dalam waktu singkat bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Saya rasa tidak ada (unsur politik), ini hanya salah administrasi terkait internal TNI aja. Tapi tetap, ini harus jadi pelajaran agar ke depan tak memunculkan dugaan yang tidak perlu,” kata Sahroni.
Mutasi dan Pembatalan yang Mengundang Pertanyaan
Rotasi 237 perwira tinggi TNI diumumkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 29 April 2025. Salah satu keputusan signifikan dalam rotasi itu adalah penggantian Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I oleh Laksda Hersan, eks Pangkoarmada III dan mantan ajudan Presiden Jokowi.
Namun keputusan tersebut direvisi pada 30 April 2025 lewat surat Kep/554A/IV/2025. Letjen Kunto kembali mengisi jabatan yang sebelumnya akan digantikan.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa pembatalan mutasi terjadi karena sejumlah perwira tinggi yang seharusnya bergeser dalam rangkaian jabatan tersebut belum dapat dipindahkan saat ini.
“Jadi memang dalam perubahan rangkaian itu, ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser, dan belum bisa bergeser saat ini,” jelas Kristomei, Jumat (2/5).
Kristomei menegaskan mutasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, dan tidak ada muatan politis dalam pembatalan tersebut. Ia berharap masyarakat memahami bahwa proses mutasi adalah hal rutin dalam dinamika personel TNI.
Meski demikian, pengamat dan sejumlah pihak menilai perlunya keterbukaan dan konsistensi dalam pengelolaan jabatan di lingkungan militer, terutama ketika menyangkut figur publik dengan latar belakang keluarga elite (RED).
Discussion about this post