JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menyoroti mahalnya biaya perizinan drone di kawasan konservasi yang dinilai menghambat peran kreator dalam mempromosikan pariwisata Indonesia.
Sorotan ini mencuat setelah viral keluhan kreator konten lingkungan yang diminta memberikan rekaman visual secara gratis oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, di tengah tingginya biaya produksi yang mereka tanggung.
Menurut Jaelani, kebijakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp2 juta per hari per unit drone menjadi beban berat bagi para kreator.
“Seharusnya negara hadir mempermudah, bahkan menggratiskan izin drone untuk tujuan dokumentasi lingkungan dan promosi wisata,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai, kreator konten justru menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkenalkan keindahan alam Indonesia ke dunia internasional secara mandiri.
Namun demikian, Jaelani mengingatkan bahwa perlindungan kawasan konservasi tetap harus menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa kawasan yang sensitif atau menjadi habitat satwa langka harus dilindungi secara ketat.
“Jika memang kawasan itu sangat sensitif, maka harus dilarang total, bukan dibuka dengan skema berbayar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritik praktik permintaan karya kreator secara gratis yang dinilai tidak menghargai proses kreatif dan berpotensi merugikan pelaku industri kreatif.
Jaelani berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tarif serta sistem perizinan agar lebih berpihak pada kreator, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara promosi pariwisata dan pelestarian lingkungan (RED).
Discussion about this post