JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta pemerintah untuk mengaji ulang rencana penggunaan APBN dalam perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar itu, penggunaan dana negara untuk memperbaiki ponpes yang mengalami musibah bisa memunculkan persepsi negatif publik jika tidak dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Atalia.
Atalia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya pada penegakan hukum atas tragedi kebakaran Ponpes Al Khoziny yang menewaskan ratusan santri.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban melindungi seluruh santri tanpa terkecuali, bukan hanya mereka yang berada di pesantren yang terdampak bencana.
“Negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko,” pungkas Atalia (RED).
Discussion about this post