Nasim Khan Minta Tata Kelola Pupuk Subsidi Diperbaiki Menyeluruh

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi petani.

Menurut Nasim, efektivitas distribusi pupuk menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam sistem yang berjalan saat ini.

Salah satu sorotan utama adalah belum sinkronnya regulasi dengan mekanisme distribusi di lapangan. Ia menyebut PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi perlu meningkatkan koordinasi dengan otoritas pertanian agar alokasi pupuk sesuai kebutuhan riil petani.

“Kami berharap ada perbaikan menyeluruh. Seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada petani,” ujar Nasim di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Nasim juga menyoroti kelemahan pada sistem data penerima pupuk, khususnya melalui aplikasi e-RDKK yang dinilai masih memiliki celah dalam validitas data. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem tersebut agar distribusi tidak meleset dari sasaran.

Selain itu, ia mendorong penguatan fungsi pengawasan hingga ke tingkat daerah untuk mencegah kebocoran alokasi pupuk yang seharusnya diterima oleh petani kecil.

Dalam jangka panjang, Nasim juga mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik impor dengan mengembangkan pupuk organik berbasis potensi lokal.

“Kita harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Pengembangan pupuk organik menjadi langkah strategis agar petani tidak terus bergantung pada impor,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong kolaborasi lintas komisi di DPR RI, khususnya antara Komisi IV dan Komisi VI, guna menciptakan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan seluruh program benar-benar mendukung kepentingan petani.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan petani mendapatkan dukungan yang layak. Dengan integrasi data yang baik, kedaulatan pangan dapat terwujud,” pungkasnya (RED).