Ratna Juwita Peringatkan Ancaman Krisis Energi Akibat Konflik Timur Tengah

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan langkah mitigasi menghadapi potensi krisis energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memperpanjang gencatan senjata sepihak di kawasan tersebut. Menurut Ratna, langkah itu menunjukkan bahwa konflik antara AS dan Iran belum sepenuhnya mereda.

“Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata harus direspons dengan langkah cepat dan terukur. Ini menunjukkan potensi konflik terbuka masih ada,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ratna menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung terhadap Indonesia. Ia menekankan bahwa ketergantungan tinggi pada impor minyak membuat posisi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global.

Berdasarkan data yang disampaikan, kebutuhan energi nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 605 ribu barel per hari. Selisih yang besar ini membuat Indonesia harus bergantung pada impor untuk menutup kebutuhan.

Menurutnya, jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat memicu dampak sistemik terhadap perekonomian nasional, mulai dari lonjakan harga BBM dan tarif listrik hingga peningkatan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

“Dampaknya sangat luas, mulai dari lonjakan harga BBM, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat,” tegasnya.

Ratna juga mengingatkan bahwa krisis energi berkepanjangan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat meningkatnya subsidi energi.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi energi dan mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Selain itu, penguatan cadangan energi strategis nasional dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kemandirian energi nasional harus menjadi prioritas utama agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak global,” pungkasnya (RED).