PURWAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia, seiring percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transisi menuju energi ramah lingkungan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti implementasi program EBT yang dijalankan Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II melalui sinergi dengan PLN serta anak usahanya, Indonesia Power dan Nusantara Power. Ia mengapresiasi langkah tersebut yang dinilai semakin efektif berkat kolaborasi lintas BUMN.
Namun, Nasim menekankan bahwa pemerataan akses energi harus menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangkit listrik.
“Jangan sampai daerah sekitar pembangkit justru belum merasakan energi ini. kita berharap ke depan sinergi ini berjalan maksimal sehingga kebutuhan masyarakat kita, baik di darat, kepulauan, pantai, dan semua pegunungan itu bisa terselesaikan dengan program ini,” ujar Nasim saat kunjungan spesifik di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan bahwa konsep keadilan energi tidak hanya soal ketersediaan listrik, tetapi juga distribusi manfaat yang merata bagi seluruh wilayah Indonesia.
Nasim juga mendorong PT Danantara Asset Management (Persero) bersama BP BUMN untuk memperkuat sinergi regulasi dan legalitas agar hambatan administratif antar-BUMN dapat segera diselesaikan.
“Koordinasi regulasi ini penting agar pengembangan energi nasional bisa lebih cepat dan tidak terhambat masalah nomenklatur,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI GM Totok Hedi Santosa menilai transisi menuju energi baru terbarukan merupakan keniscayaan meski membutuhkan investasi besar dan waktu pengembalian yang panjang.
“Kendala utama yang bisa terlihat adalah memerlukan suatu biaya yang sangat tinggi, tetapi energi terbarukan itu suatu hal yang pasti akan terjadi,” ujarnya.
Totok juga mengingatkan dampak serius penggunaan energi fosil terhadap perubahan iklim global, termasuk kenaikan suhu bumi dan ancaman bagi wilayah pesisir.
“Selama 2001 hingga 2015 suhu bumi itu naik 1,5 karena kita semua berbasiskan dari energi fosil,” katanya.
Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa sinergi BUMN dalam pengembangan EBT harus memastikan tidak hanya percepatan proyek, tetapi juga pemerataan akses energi serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari keadilan energi nasional (RED).
Discussion about this post