JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera menggenjot sektor industri manufaktur untuk meredam risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diprediksi meluas pada 2026. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap pasif di tengah tekanan ekonomi global yang terus menekan sektor padat karya.
Berdasarkan data satudata.kemnaker.go.id, sepanjang tahun 2025 tercatat 88.519 tenaga kerja mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 35 persen.
“Di awal tahun ini kami meminta pemerintah bertindak cepat menguatkan industri manufaktur. Jika dibiarkan, risiko PHK akan semakin meluas dan berdampak serius terhadap stabilitas sosial serta ekonomi nasional,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kaisar menyoroti tren penurunan angka pengangguran yang lebih banyak diserap oleh sektor informal, sementara sektor formal produktif seperti manufaktur justru mengalami stagnasi. Ia juga memberi peringatan keras terkait tingginya angka pengangguran usia muda di Indonesia yang mencapai 17 persen, tertinggi di kawasan Asia.
“Ini alarm keras bagi pemerintah. Tanpa industri manufaktur yang kuat, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban. Negara harus hadir melalui insentif, kemudahan perizinan, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri,” tegasnya.
Menurut Kaisar, industri manufaktur merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan kinerja ekspor. Tanpa intervensi negara, ia khawatir Indonesia akan semakin terjebak dalam middle income trap.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan energi dengan harga terjangkau agar industri manufaktur mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, sektor ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi perlambatan permintaan dunia.
“Kehadiran negara sangat dibutuhkan agar sektor manufaktur tetap tumbuh dan berdaya saing. Penguatan industri harus menjadi agenda prioritas nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka pengangguran secara nyata,” pungkas Kaisar (RED).
Discussion about this post