JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai penguatan sistem kaderisasi partai politik menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas calon presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli merespons rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar proses pencalonan pemimpin nasional berbasis pada sistem kaderisasi partai.
“Ya, menurut saya rekomendasi-rekomendasi dari lembaga-lembaga yang memperhatikan terhadap keberadaan partai politik itu penting,” ujar Doli kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, isu kaderisasi memang menjadi persoalan krusial dalam sistem kepartaian di Indonesia. Karena itu, masukan dari KPK dinilai relevan dengan kebutuhan reformasi internal partai politik.
“Nah, salah satu juga isunya adalah soal pentingnya kaderisasi. Jadi apa yang disampaikan oleh KPK itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh partai politik,” lanjutnya.
Doli menegaskan, ke depan partai politik harus memiliki manajemen yang lebih terlembaga dan sistematis, sehingga mampu mencetak kader-kader berkualitas untuk menduduki posisi strategis, termasuk sebagai calon presiden dan wakil presiden.
“Jadi memang ke depan harusnya partai-partai politik itu punya manajemen partai politik yang terlembaga. Yang penuh keteraturan, sistemik,” katanya.
Sebelumnya, KPK melalui kajiannya menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola partai politik, mulai dari belum adanya roadmap pendidikan politik, sistem kaderisasi yang terintegrasi, hingga lemahnya sistem pelaporan keuangan dan pengawasan.
Sebagai solusi, KPK merekomendasikan revisi Undang-Undang Partai Politik, termasuk penguatan aturan kaderisasi dalam proses rekrutmen calon pemimpin nasional agar lebih berkualitas dan berintegritas (RED).
Discussion about this post