JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sektor tekstil sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperkuat industri nasional.
Menurut Nasim, pembentukan BUMN tekstil dinilai strategis di tengah tantangan deindustrialisasi yang terus menekan sektor padat karya. Namun, ia menegaskan keberadaan BUMN tersebut harus ditempatkan secara tepat dalam ekosistem industri agar tidak justru memicu persoalan baru.
“Kunci utamanya adalah bagaimana BUMN ini ditempatkan secara tepat. Sebaiknya difokuskan untuk menyediakan bahan baku, benang, dan kain guna menutup celah struktural yang selama ini menjadi kelemahan industri tekstil nasional,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Legislator asal Jawa Timur itu menilai, selama ini industri tekstil nasional masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku impor. Kondisi tersebut membuat daya saing industri dalam negeri rentan terhadap fluktuasi global dan berdampak pada keberlangsungan lapangan kerja.
Nasim menekankan, BUMN tekstil seharusnya berperan sebagai anchor industry atau penopang utama yang menjamin stabilitas pasokan bahan baku. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak masuk terlalu jauh ke sektor hilir yang sudah dipenuhi persaingan ketat antar pelaku swasta.
Selain itu, Nasim meminta pemerintah belajar dari pengalaman pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kegagalan industri besar tidak hanya disebabkan faktor pasar global, tetapi juga lemahnya tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.
“Kita tidak boleh menutup mata dari kasus Sritex. Tanpa tata kelola yang baik dan transparan, perusahaan sebesar apa pun bisa tumbang. Jangan sampai niatnya mau untung, tapi justru berujung buntung,” tegasnya.
Nasim menyebut ada tiga syarat utama agar BUMN tekstil benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pertama, penerapan prinsip good corporate governance (GCG) secara ketat. Kedua, perencanaan bisnis yang realistis dan transparan. Ketiga, pengawasan yang kuat agar fungsi strategis negara tetap berjalan.
“BUMN ini diharapkan menjadi motor penggerak industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi kepentingan pekerja. Jika dikelola dengan benar, manfaat sosial dan ekonominya akan nyata,” tutup Nasim Khan (RED).
Discussion about this post