Anas Urbaningrum: Jangan Peralat Hukum Untuk Menindas Lawan Politik

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, meminta para pemegang kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan lawan politiknya. Menurutnya, dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan politik tidak boleh dibalas dengan penindasan, apalagi melalui penyalahgunaan hukum.

“Siapapun yang diberi amanah memegang kekuasaan dan kewenangan, jangan peralat hukum untuk menindas dan menzalimi pihak lain. Meski itu lawanmu,” ujar Anas, Rabu (14/01/2025).

Anas menegaskan, kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik kriminalisasi terhadap lawan politik, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi dan supremasi hukum.

“Berlakulah adil. Jangan zalim. Hukum adalah sarana perbaikan dan tegaknya keadilan, bukan perkakas untuk menyingkirkan dan mematikan pihak lain yang berbeda garis politik dan pemikiran,” tegasnya.

Menurut Anas, lawan politik tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus menjadi panglima dalam menegaskan keadilan, bukan alat kekuasaan. Dalam kompetisi politik, ia mendorong agar para pihak berani bertarung secara terbuka dan ksatria.

“Terhadap lawanmu, beranilah bertarung secara ksatria. Jangan ‘nabok nyilih tangan’ pakai peralatan hukum,” katanya.

Anas menjelaskan, kompetisi politik yang demokratis mensyaratkan keterbukaan dan keadilan. Menurutnya, pertarungan politik yang keras namun fair justru akan menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi. Sebaliknya, penggunaan cara-cara pengecut seperti “nabok nyilih tangan” dinilai merusak tradisi demokrasi.

“Gaya lama ‘nabok nyilih tangan’ ini harus disudahi. Biarkan itu menjadi sejarah hitam yang dikubur dalam-dalam,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Anas Urbaningrum menegaskan pentingnya membangun tradisi kompetisi politik yang sehat dan bermartabat. Ia mengingatkan agar praktik-praktik penindasan melalui hukum tidak lagi digunakan, baik saat ini maupun di masa mendatang. “Model seperti ini jangan ditiru dan dipakai lagi,” pungkas Anas yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut (RED).