JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai perdebatan soal mahalnya ongkos politik dalam pilkada keliru jika hanya diarahkan pada sistem pemilihan langsung. Menurutnya, akar persoalan justru berada di internal partai politik.
Deddy menyebut praktik mahar politik, lemahnya kaderisasi, serta buruknya mekanisme rekrutmen calon kepala daerah menjadi penyebab utama membengkaknya biaya politik di lapangan.
“Hulu dari biaya paslon yang tinggi dalam pilkada itu dimulai dari partai politik sendiri. Mahar politik dan kegagalan kaderisasi mendorong suburnya politik uang,” kata Deddy saat dikonfirmasi, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai, menjadikan mahalnya ongkos pilkada sebagai alasan untuk menghapus pemilihan langsung dan menyerahkannya ke DPRD adalah bentuk penghindaran tanggung jawab partai politik dalam melakukan pembenahan internal.
“Kalau alasannya hanya soal biaya dan politik uang, itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan evaluasi diri,” ujarnya.
Menurut Deddy, jika negara ingin menekan biaya pilkada, solusi yang bisa ditempuh adalah penataan jadwal pemilu, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung.
Ia menyebut sejumlah opsi, seperti menggabungkan pilkada dengan pemilu lain sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai langkah rasional yang tetap menjaga prinsip demokrasi.
“Prinsipnya pilkada bisa ditumpangkan dengan pemilu lainnya. Banyak opsi, tanpa harus mengorbankan hak politik rakyat,” tegasnya.
Deddy menambahkan, mengalihkan pemilihan kepala daerah ke DPRD justru berisiko memperkuat transaksi politik di tingkat elite dan menjauhkan proses demokrasi dari kontrol publik.
Wacana pilkada dipilih DPRD pun dinilai tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya, selama partai politik belum melakukan reformasi serius dalam kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan daerah (RED).
Discussion about this post