JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Sebanyak delapan warga Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban dalam dugaan penyerangan oleh 33 anggota TNI. Kejadian ini memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang mendesak agar para pelaku segera diadili secara hukum yang berlaku.
“Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan secara membabi buta tersebut dan mendesak agar para pelaku penyerangan segera diadili,” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (11/11/2024).
Pihak koalisi mengkritik penjelasan yang menyebut insiden tersebut dipicu oleh aksi geng motor yang tak terima ditegur oleh anggota TNI. Menurut mereka, alasan ini dinilai sebagai pembenaran atas tindakan sweeping dan penyerangan yang dilakukan terhadap warga sipil.
“Jika anggota TNI melihat atau mengetahui adanya geng motor yang meresahkan dan mengganggu masyarakat, maka seharusnya anggota TNI tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian, bukan bertindak secara brutal dengan melakukan penyerangan terhadap warga,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya.
Dalam pandangan koalisi, tindakan ini mencerminkan adanya arogansi dan kesewenang-wenangan dari beberapa oknum TNI terhadap warga sipil, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan, bukan justru menjadi korban kekerasan.
“Para anggota TNI yang diduga melakukan serangan brutal tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ujar pihak koalisi menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan.
Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan dua poin desakan dalam menanggapi peristiwa ini. Pertama, mereka menuntut agar anggota TNI yang terlibat diproses melalui sistem peradilan umum, bukan peradilan militer. Langkah ini dinilai lebih transparan dan sesuai dengan asas keadilan untuk korban sipil.
Kedua, koalisi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Kami mendorong agar revisi UU Peradilan Militer ini dimasukkan dalam Prolegnas 2024-2029, sehingga dapat dibahas pada periode legislasi berikutnya,” terang mereka.
Koalisi menegaskan bahwa tanpa adanya revisi UU Peradilan Militer, potensi arogansi dari oknum aparat keamanan terhadap warga sipil akan sulit diatasi. Revisi ini diharapkan dapat menempatkan aparat yang melakukan pelanggaran dalam proses hukum yang sama dengan masyarakat sipil.
Salah satu poin penting yang diusulkan adalah agar kasus penyerangan ini ditangani melalui pengadilan umum demi menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. “Anggota TNI tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar hukum secara sepihak,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil.
Insiden ini bukan hanya menjadi sorotan publik di tingkat lokal tetapi juga menarik perhatian nasional, di mana berbagai organisasi masyarakat sipil menyuarakan hal serupa agar aparat yang bertindak berlebihan dapat diproses hukum tanpa pengecualian.
Masyarakat Desa Cinta Adil dan sekitarnya kini menunggu tindak lanjut pemerintah terkait tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya dalam mengungkap motif dan memastikan para pelaku diproses sesuai hukum.
Dengan adanya kejadian ini, harapan masyarakat terhadap reformasi sektor keamanan semakin besar. Mereka berharap bahwa aparat TNI dan kepolisian dapat bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, bukan justru menciptakan ketakutan di tengah warga (RED).
Discussion about this post