JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau Amure, mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.
Meski demikian, Amure mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Ia menilai setiap kebijakan harus melalui kajian matang dan tidak bersifat reaktif.
“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, upaya efisiensi energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek,” tegasnya.
Amure juga menekankan bahwa pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif dalam mendukung proses pendidikan, terutama dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk mencari alternatif penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan.
“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post