JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ledakan kapal di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI). DPR mendorong dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus memberikan kejelasan bagi keluarga korban.
“Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban yang meninggal dunia. Kami berharap ada keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kejelasan mengenai penyebab peristiwa ini,” ujar Dave saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Insiden tersebut terjadi setelah kapal tugboat Mussafah 2 yang beroperasi di kawasan Selat Hormuz mengalami ledakan dan kebakaran sebelum akhirnya tenggelam. Kapal tersebut diketahui membawa sejumlah anak buah kapal (ABK), termasuk warga negara Indonesia.
Berdasarkan informasi pemerintah, beberapa WNI berada di kapal tersebut. Hingga kini tiga WNI masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat, sementara satu WNI dilaporkan selamat dan tengah menjalani perawatan akibat luka bakar di rumah sakit di Oman.
Dave menegaskan insiden tersebut harus diusut secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal itu penting untuk memastikan apakah ledakan disebabkan faktor teknis, kesalahan operasional, atau berkaitan dengan situasi konflik di kawasan tersebut.
“Harus ada penyidikan yang mendalam agar ada ketegasan dan kejelasan mengenai sebab kejadian ini, apakah ini sebuah agresi atau kesalahan. Itu harus dipastikan melalui proses investigasi yang melibatkan semua pihak,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan Komisi I DPR RI saat ini masih menunggu perkembangan informasi dari pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan investigasi. Mengingat lokasi kejadian berada di wilayah dengan dinamika keamanan yang kompleks, penanganannya juga melibatkan berbagai otoritas internasional.
“Kami masih menunggu progresnya karena proses pencarian dan penyelidikan ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Selain mendorong investigasi, Komisi I DPR juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor pelayaran internasional, khususnya mereka yang menjadi ABK di wilayah yang berpotensi rawan konflik.
Dave mengatakan komunikasi aktif antara WNI yang bekerja di luar negeri dengan perwakilan Indonesia di berbagai negara menjadi langkah penting dalam mitigasi risiko.
“Kami mendorong para WNI yang menjadi ABK untuk rutin berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri agar pergerakan mereka dapat dipantau,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi intensif dengan perwakilan RI akan memudahkan pemerintah melakukan identifikasi dan penanganan cepat apabila terjadi situasi darurat.
“Jika terjadi sesuatu, pemerintah dapat segera mengetahui posisi mereka dan melakukan langkah penanganan yang diperlukan,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post