JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Komisi I DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional, terutama di wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Langkah ini dinilai penting menyusul gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk meninjau ulang aspek keamanan dan kesiapan penugasan di kawasan konflik.
“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali apakah penugasan di wilayah tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang ada,” ujar Dave saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menekankan bahwa setiap penugasan prajurit di luar negeri harus mempertimbangkan kondisi keamanan yang dinamis. Menurutnya, perubahan situasi konflik yang cepat menuntut pemerintah untuk bersikap adaptif dan responsif dalam mengambil kebijakan.
Dave menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga harus mencakup pertimbangan strategis terhadap keberlanjutan misi. Bahkan, ia membuka opsi penyesuaian jumlah personel hingga penarikan pasukan jika kondisi dinilai tidak lagi kondusif.
“Kita harus realistis melihat kondisi di lapangan. Jika tingkat ancaman meningkat, maka opsi penyesuaian hingga penarikan pasukan perlu dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa Komisi I DPR tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Namun, kata dia, keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan.
“Kita tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan,” pungkasnya.
Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif, termasuk memperkuat sistem mitigasi risiko dalam setiap penugasan internasional. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan ke depan, baik melalui penguatan sistem keamanan maupun penyesuaian strategi penugasan prajurit di wilayah konflik (RED).
Discussion about this post