Jakarta, Radiantvoice.id — Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia PW Jakarta, Rizki, menyampaikan keprihatinan serius atas dugaan praktik mafia proyek di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) yang mencatut nama Wakil Menteri Desa PDT berinisial ARP.
Dugaan ini mencuat berdasarkan pengakuan seorang pihak berinisial JD yang mengaku menjadi korban dalam skema penawaran proyek bernilai miliaran rupiah. Dalam keterangannya, JD menyebut dirinya diperkenalkan oleh seseorang berinisial SP kepada sejumlah pihak lain, yakni AT yang disebut sebagai kerabat dekat Wamendes, AK yang disebut sebagai fungsionaris partai di Sumatera Selatan, serta Af.
Lebih lanjut, JD juga mengaku dipertemukan secara terpisah dengan Wakil Menteri serta pejabat di lingkungan Kemendes PDT berinisial AHK, serta seseorang berinisial PEC/EK yang mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Dari informasi yang beredar, terdapat sejumlah nama yang disebut, antara lain SP, AT, AK, Af, AHK, serta PEC/EK. Ini perlu didalami secara serius oleh aparat penegak hukum,” tegas Rizki.
Menurut pengakuan tersebut, korban diminta menyetorkan sejumlah uang dengan dalih operasional untuk mendapatkan proyek yang telah dijanjikan. Namun hingga kini, proyek tersebut tidak terealisasi dan dana yang disetorkan belum sepenuhnya dikembalikan.
“Kami melihat adanya indikasi praktik mafia yang beroperasi dengan mengatasnamakan pejabat negara, dalam hal ini Wakil Menteri Desa PDT berinisial ARP. Ini adalah bentuk penyalahgunaan nama dan jabatan yang merusak kepercayaan publik,” lanjutnya.
Pemuda Muslimin Indonesia PW Jakarta menilai bahwa pola ini berpotensi tidak hanya terjadi pada satu korban, melainkan bisa melibatkan korban lain dengan modus serupa.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Satgas Saber Pungli untuk segera melakukan penyelidikan dan penelusuran secara menyeluruh.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera bertindak cepat dan transparan. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang dan merugikan masyarakat,” ujar Rizki.
Rizki juga meminta klarifikasi resmi dari pihak Kemendes PDT guna menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada keterlibatan pejabat aktif dalam praktik tersebut.
Pemuda Muslimin Indonesia PW Jakarta juga mengajak masyarakat yang merasa menjadi korban untuk berani melapor dan tidak takut menyampaikan kebenaran.
“Kami berdiri bersama masyarakat dalam melawan praktik mafia proyek. Negara tidak boleh kalah oleh oknum-oknum yang memanfaatkan nama kekuasaan demi kepentingan pribadi,” tutup Rizki. (Red)
Discussion about this post