JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak harus berasal dari kader partai politik, melainkan harus membuka ruang bagi figur terbaik dari berbagai kalangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar pencalonan presiden dan wakil presiden berbasis pada sistem kaderisasi partai.
“KPK mesti paham bahwa yang mau kita rekrut ini adalah calon pemimpin bangsa. Orang-orang terbaik harus diberi ruang,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan kader partai sebagai calon pemimpin memang menjadi nilai tambah. Namun, menurutnya, partai politik tetap harus membuka peluang bagi tokoh potensial di luar partai untuk ikut serta dalam kontestasi politik.
“Kalau ada kader partai sebagai calon itu lebih baik, tetapi jika calon terbaik ada di luar parpol, tetap harus terbuka untuk dicalonkan,” tegasnya.
Sarmuji menilai, fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yang inklusif, bukan membatasi pilihan hanya pada kader internal.
Selain itu, ia juga menanggapi usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan demokrasi internal partai berjalan sehat.
“Yang utama adalah demokrasi internal berjalan baik, sehingga kekuasaan tidak bertumpu pada satu orang,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sistem politik yang mampu menghadirkan kompetisi sehat dan menghasilkan pemimpin berkualitas bagi bangsa.
Sebelumnya, KPK melalui kajian tata kelola partai politik merekomendasikan sejumlah perubahan, termasuk penguatan sistem kaderisasi dan pembatasan masa jabatan pimpinan partai, sebagai upaya mencegah potensi korupsi di sektor politik.
Namun demikian, pandangan dari partai politik menunjukkan perlunya keseimbangan antara penguatan sistem internal dan keterbukaan dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional (RED).
Discussion about this post