Bahtra: Efisiensi Anggaran Daerah Harus Fokus Program Manfaat Masyarakat

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita harus memastikan anggaran digunakan secara efisien dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Bahtra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menyoroti masih adanya pola belanja daerah yang cenderung bersifat rutin dan seremonial tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Kegiatan yang sifatnya seremonial harus dikurangi. Yang harus diperbanyak adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Prioritaskan Infrastruktur dan Pendidikan

Bahtra menekankan pentingnya pergeseran prioritas anggaran ke sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah daerah dengan fasilitas pendidikan yang belum memadai, bahkan terdapat siswa yang harus menghadapi tantangan akses untuk bersekolah.

“Kita masih melihat ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Ini yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah,” ungkapnya.

Dorong Efisiensi Berkelanjutan

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah mulai menerapkan langkah efisiensi, seperti penghematan bahan bakar dan optimalisasi penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Upaya-upaya efisiensi ini harus terus diperkuat dan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Komisi II DPR RI, kata Bahtra, akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (RED).