JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Forum Pemerhati Kebijakan Publik (Formatik) menggelar Diskusi Publik bertajuk “Refleksi Satu Tahun Prabowo–Gibran dan Momentum Hari Pahlawan: Menanamkan Rasa Nasionalisme” di Warung Pojok Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin (11/11). Acara ini dihadiri sekitar seratus aktivis muda dari berbagai kampus dan organisasi kepemudaan.
Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para peserta diskusi menilai bahwa publik kini mulai menagih realisasi visi besar Asta Cita yang dijanjikan saat kampanye. Penilaian awal terutama diarahkan pada kemampuan pemerintah menerjemahkan visi tersebut ke dalam postur dan pelaksanaan APBN 2025.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210 triliun atau 40,3 persen dari target, sementara belanja negara berada di angka Rp1.407 triliun. Meski dianggap menunjukkan stabilitas fiskal, arah penggunaan anggaran dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prioritas Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan pembangunan, ketahanan pangan, dan penguatan sumber daya manusia.
Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Aridho Pamungkas, menilai perhatian utama mahasiswa dan pemuda justru tertuju pada alokasi anggaran yang menyangkut pengembangan SDM muda, wirausaha, pendidikan vokasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Banyak program yang diklaim berpihak pada generasi muda masih berhenti di tataran retorika tanpa indikator outcome yang jelas,” ujar Aridho.
Ia juga menyoroti minimnya transparansi dan pemantauan publik terhadap program seperti beasiswa, magang industri, serta dukungan UMKM pemuda. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat akuntabilitas dan membuka data secara lebih luas.
Dalam momentum Hari Pahlawan, para pembicara menekankan bahwa evaluasi kinerja pemerintah tak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga moral. Semangat swasembada pangan era Presiden Soeharto dianggap dapat menjadi inspirasi ketahanan nasional. Sementara itu, nilai pendidikan karakter dari Syaikhona Kholil, toleransi ala Gus Dur, serta perjuangan Marsinah disebut sebagai pengingat bahwa pembangunan harus berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kaum lemah.
Para peserta diskusi menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas fiskal. Pemerintah dinilai harus menunjukkan realisasi konkret yang menyentuh kehidupan anak muda—mulai dari kesempatan kerja, ruang partisipasi, hingga kualitas pendidikan dan wirausaha.
“Asta Cita harus diterjemahkan ke angka bukan sekadar slogan,” tutup Aridho (RED).
Discussion about this post