AS Ragu Terkait Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza %%sep%% Radiant Voice

WASHINGTON, RADIANTVOICE.ID – Pejabat di Amerika Serikat meyakini bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza tidak akan tercapai sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan jabatannya pada bulan Januari. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru oleh Wall Street Journal yang mengutip beberapa pejabat tinggi dari Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon.

Salah satu pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan, “Tidak ada kesepakatan yang akan segera terwujud. Saya tidak yakin apakah itu akan pernah terlaksana.” Pendapat ini mencerminkan skeptisisme yang melanda kalangan pejabat AS mengenai prospek gencatan senjata.

Menurut laporan tersebut, ada dua hambatan utama yang menghalangi tercapainya kesepakatan. Pertama, jumlah tahanan Palestina yang harus dibebaskan oleh Israel sebagai imbalan untuk setiap sandera yang dipegang oleh Hamas. Kedua, meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah yang turut memperumit situasi.

Meskipun situasi tampak suram, pejabat di Washington tetap menekankan komitmen mereka untuk mencapai kesepakatan.

“Saya bisa katakan bahwa kami tidak percaya kesepakatan ini sedang runtuh,” ungkap juru bicara Pentagon, Sabrina Singh, dalam keterangannya kepada wartawan sebagaimana dipetik dari Aljazeera.

Menanggapi situasi ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan dua minggu lalu bahwa 90 persen dari kesepakatan gencatan senjata telah disetujui. Ini menunjukkan bahwa ada kemajuan meski ada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Selama beberapa bulan terakhir, Washington telah bekerja sama dengan mediator dari Qatar dan Mesir untuk membantu membawa Israel dan Hamas ke meja perundingan. Kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan.

Biden sebelumnya telah mengusulkan rencana gencatan senjata bertahap pada 31 Mei, dan Israel mengindikasikan dukungannya terhadap proposal tersebut. Namun, tantangan yang ada membuat implementasi rencana tersebut semakin sulit.

Pemilihan presiden AS yang akan dilaksanakan pada 5 November mendatang juga mempengaruhi situasi. Wakil Presiden Kamala Harris akan bersaing melawan Republik Donald Trump, dan ketidakpastian politik ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, termasuk masalah Gaza.

Kekerasan terbaru di Gaza dimulai hampir setahun lalu ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober, mengakibatkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera. Serangan balasan Israel terhadap wilayah yang dikuasai Hamas telah menyebabkan lebih dari 41.272 orang Palestina tewas dan 95.551 orang terluka, serta mengakibatkan hampir seluruh populasi 2,3 juta orang terpaksa mengungsi (RED).