JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendesak Pertamina untuk segera mengumumkan hasil uji laboratorium Pertalite secara terbuka kepada publik menyusul maraknya keluhan motor brebet massal di berbagai daerah Jawa Timur.
Fenomena ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas bahan bakar bersubsidi dan pengawasan distribusi BBM nasional. Sejak pekan lalu, pengendara di Bojonegoro, Lamongan, Tuban, hingga Sidoarjo ramai melaporkan motor mereka mendadak brebet atau mogok setelah mengisi Pertalite di sejumlah SPBU.
Nurdin menilai, kasus tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap produk energi nasional. Ia menekankan bahwa Pertamina harus bertindak cepat, terbuka, dan akuntabel dalam menangani persoalan ini.
“Fenomena motor brebet ini adalah alarm bagi Pertamina. Mereka harus memperkuat pengendalian mutu dan membuka hasil pemeriksaan laboratorium secara transparan kepada publik,” ujar Nurdin di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurutnya, langkah cepat Pertamina sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap kualitas Pertalite sebagai BBM bersubsidi yang paling banyak digunakan masyarakat menengah bawah.
“Publik berhak tahu apakah ada kelainan pada Pertalite yang beredar. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Pertamina sendiri telah menurunkan tim investigasi, membuka posko pengaduan, serta mengambil sampel bahan bakar di sejumlah SPBU untuk diuji di laboratorium. Namun, hingga kini belum ada hasil resmi yang dipublikasikan.
Nurdin menegaskan, Komisi VI DPR RI akan memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan resmi terkait hasil investigasi dan tindak lanjut di lapangan. Ia juga meminta agar Pertamina meningkatkan sistem quality control di setiap rantai distribusi.
“Masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Pertamina harus memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. DPR akan mengawal agar proses investigasi dilakukan secara profesional dan transparan,” ujarnya.
Politikus Golkar itu menambahkan, publik perlu diberikan komunikasi yang jujur dan terbuka agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk yang mengaitkan kasus tersebut dengan kebijakan energi lain.
“Ini murni masalah operasional dan distribusi Pertamina, bukan soal kebijakan energi atau campuran etanol. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan dan tanggung jawab,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post