KANGEAN, RADIANTVOICE.ID – Penolakan terhadap aktivitas eksplorasi migas di Pulau Kangean kembali menguat. Kali ini, suara tegas datang dari Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) Rayon Kangean, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan menghentikan seluruh kegiatan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Ketua IKSASS Rayon Kangean, Mahmudi, menyebut bahwa rencana survei seismik dan eksplorasi migas yang dilakukan KEI tidak membawa manfaat bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius bagi pulau kecil berpenduduk padat itu.
“Kami menuntut SKK Migas, Menteri ESDM, dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi, meninjau kembali, serta membatalkan seluruh proses eksplorasi dan eksploitasi migas di Pulau Kangean,” tegas Mahmudi dalam keterangan pers, Jumat (17/10/2025).
IKSASS menilai, Pulau Kangean yang termasuk kategori pulau kecil dengan ekosistem laut yang rapuh, tidak seharusnya menjadi lokasi proyek eksplorasi migas. Mahmudi menegaskan, IKSASS sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, akan terus menyuarakan penolakan demi melindungi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.
“Pulau Kangean hanya terdiri dari dua kecamatan, dan sumber daya alamnya terbatas. Jika eksplorasi terus dipaksakan, yang paling dirugikan adalah masyarakat lokal,” katanya.
Dalam pernyataannya, IKSASS juga meminta Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo untuk segera mengeluarkan kebijakan penghentian eksplorasi migas di kawasan Kangean.
“Pemerintah harus berpihak pada rakyat. Jika tuntutan ini diabaikan, gelombang penolakan masyarakat akan semakin besar,” ujar Mahmudi mengingatkan.
Mahmudi menambahkan, hingga saat ini masyarakat Kangean menilai aktivitas survei yang dilakukan KEI justru memperkeruh situasi sosial di daerah tersebut. Penolakan warga semakin kuat karena perusahaan tetap melanjutkan survei di beberapa titik perairan Kangean meski sudah ada keberatan dari berbagai pihak.
“KEI tetap memaksa menyurvei sejumlah lokasi di perairan Kangean, dan hal itu memicu kemarahan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, IKSASS mendesak pemerintah dan pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas terganggunya stabilitas sosial masyarakat. Ia meminta agar suasana kehidupan masyarakat Kangean yang damai dan tenteram segera dipulihkan.
“Kami menuntut agar keadaan masyarakat dikembalikan seperti semula — damai, makmur, dan sejahtera,” pungkas Mahmudi (RED).
Discussion about this post