Mendagri Diminta Ambil Langkah Cepat Terkait Sengketa Pulau Aceh-Sumut

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengambil langkah tegas dan inisiatif cepat menyikapi polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, respons cepat diperlukan mengingat isu ini mulai memicu ketegangan di masyarakat Aceh.

“Saya kira kalau Menteri Dalam Negeri cepat bisa mengambil inisiatif satu-dua hari ini dan kemudian bisa selesai, ya itu kan Menteri Dalam Negeri sama saja dengan perwakilan Presiden,” kata Doli saat dihubungi pada Sabtu (14/6/2025).

Empat pulau yang dipersoalkan—Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang—sebelumnya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil. Namun kini, secara administratif disebut menjadi bagian dari Sumatera Utara, yang memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Aceh.

Peringatan atas Potensi Gejolak Sosial

Doli mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, ia menerima laporan langsung dari rekan-rekannya di Aceh bahwa masyarakat mulai bersuara keras atas keputusan pemindahan kewilayahan tersebut.

“Makanya yang penting jangan dibiarkan berlama-lama, jangan berlarut. Karena di sana sudah mulai ada yang teriak-teriak di Aceh. Saya mendapat informasi dari kawan-kawan di sana,” ujarnya.

Doli juga menyinggung adanya pertemuan antara Gubernur Aceh dengan para anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta tokoh Aceh lainnya seperti Muzakir Manaf. Dalam pertemuan tersebut, menurut Doli, sempat muncul pernyataan keras sebagai bentuk protes atas situasi ini.

“Muzakir Manaf juga sudah ngomong, kalau ini diterusin kita bisa mengibarkan dua bendera,” kata Doli, mengutip kekhawatiran eskalasi politik yang lebih dalam.

Polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara bukanlah persoalan baru. Sengketa ini telah berlangsung sejak tahun 2008, namun hingga kini belum menemukan penyelesaian tuntas. Doli menilai perlu ada campur tangan pemerintah pusat secara langsung untuk mencegah masalah ini menjadi sumber ketegangan nasional (RED).