JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Masinton Pasaribu, meluapkan amarahnya pada Ketua dan Anggota KPU RI dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, pada Rabu (11/9/2024).
Rapat yang berlangsung hingga dini hari itu, menjadi ajang bagi Masinton untuk menyampaikan kekesalannya karena pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati Tapanuli Tengah ditolak oleh KPU setempat.
“Dua case ya (permasalahan) satu tadi Kendal, kemudian Tapanuli Tengah terhadap adanya calon tunggal. Nah terhadap calon tunggal kalau saya itu kan pendaftarannya saya sudah daftar pada saat, jam, dan hari yang ditentukan oleh PKPU, tapi saya tidak diterima. Kan harus diterima dulu begitu Pak, kemudian dilakukan verifikasi,” kata Masinton.
Lalu, Masinton meminta penjelasan terkait itu kepada KPU RI. Di dalam rapat tersebut, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin memberi penjelasan bahwa pihaknya, dalam hal ini KPU, melakukan pengawasan berdasarkan pada undang-undang yang ada. Mendengar jawaban dari Ketua KPU itu, Masinton tidak puas. Dia menekan Komisioner KPU untuk mau berkomitmen bersikap tegas dalam mengambil kebijakan.
“Ketua bukan? bisa ngambil keputusan nggak? bukan begitu Pak ketua. Maksud saya begini. Jangan bicara bahasa undang-undang normatif. Kita dalam situasi seperti ini. Saudara Ketua harus paham dengan dinamika dan kondisi psikologi di daerah itu, pak,”tekan Masinton.
Dia mengatakan pimpinan KPU seharusnya menjalankan undang-undang dengan tegas. Amarahnya yang begitu memuncak membuat Masinton mengeluarkan kata Sontoloyo kepada pimpinan KPU.
“Saya minta saudara tegas menjalankan undang-undang. Jangan sontoloyo Pak, mental apa begini. Saudara digaji dengan fasilitas mahal, nggak punya sikap untuk mengambil tindakan. Brutal demokrasi ini Anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok. Kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian,” tegas Masinton.
Masinton menilai, triliunan anggaran negara yang diberikan pada KPU untuk perhelatan Pemilu 2024 dinilainnya sebagai hal yang percuma karena KPU tak bisa mengambil keputusan.
“Ngapain Anda dibayar triliunan tadi? Sebanding tidak dengan yang dikeluarkan rakyat untuk tugas sekalian. Tidak sebanding. Gimana sih kalian ini. Katanya aktivis, background-nya kalian bicara tentang demokrasi aktivis calon. Ambil sikap berpihak pada demokrasi, berpihak pada konstitusi, tegakkan aturan dalam perundang-undangan, ini nggak boleh bercanda Pak,”pungkasnya (*).
Discussion about this post