JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan bahwa maraknya kendaraan listrik asal China di Indonesia harus tetap memenuhi kepentingan nasional, khususnya terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menurutnya, pemenuhan TKDN menjadi syarat penting dalam membangun industri otomotif nasional yang kuat dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017.
“Meskipun laris, produk China sering menggunakan komponen impor yang lebih murah, hal ini memicu diskusi mengenai pelonggaran aturan demi investasi versus urgensi lokalisasi industri,” ujar politisi yang akrab disapa Nunik tersebut.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan 2025, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai telah melampaui 274.000 unit, dengan penjualan mobil listrik mencapai lebih dari 82.000 unit.
Namun demikian, ia menilai pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan komitmen kuat terhadap penggunaan komponen lokal sesuai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.
Dalam aturan tersebut, TKDN mobil listrik diwajibkan mencapai 40 persen pada periode 2022–2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030.
Chusnunia mengingatkan bahwa fleksibilitas kebijakan TKDN dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mampu menarik investasi, namun di sisi lain berisiko memperlambat pertumbuhan industri komponen lokal.
“Kita harus mengawasi bersama dan mendorong pemerintah menagih komitmen produsen EV China seperti BYD untuk memenuhi syarat 40 persen TKDN guna mendapatkan insentif,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan jangka panjang harus tetap menekankan lokalisasi industri demi memperkuat ketahanan sektor otomotif nasional.
Menurutnya, kendaraan listrik merupakan masa depan industri Indonesia yang tidak hanya berkontribusi pada kemandirian energi dan pengurangan polusi, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekosistem baterai terintegrasi.
“Keberhasilan industri ini bergantung pada kolaborasi pemerintah dan swasta dalam membangun ekosistem berkelanjutan dari hulu ke hilir,” pungkasnya (RED).




























Discussion about this post