JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedang menargetkan untuk masuk dalam daftar WHO Listed Authority, sebuah pengakuan bergengsi di dunia internasional bagi lembaga pengawas obat dan makanan. Kepala BPOM, dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., menegaskan bahwa upaya ini merupakan prioritas utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Dalam wawancara dengan Radiant Voice di Kantor BPOM di Jakarta, Taruna menyebutkan bahwa saat ini BPOM berada di level 3 dari 4 level otoritas pengawas menurut standar WHO. “Kami menargetkan agar pada tahun depan, BPOM bisa masuk ke dalam WHO Listed Authority, yang saat ini hanya terdiri dari 30 negara dari total 194 negara anggota WHO,” ungkapnya di BPOM Jakarta, pada Selasa (24/9/24)
Upaya ini bukan sekadar untuk meningkatkan reputasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi industri farmasi Indonesia. Menurut Taruna, jika Indonesia masuk ke dalam daftar WHO tersebut, produk-produk obat yang diproduksi di Indonesia tidak perlu lagi melalui proses inspeksi yang berulang ketika akan diekspor ke negara-negara anggota WHO Listed Authority.
“Ini akan mempercepat ekspor obat-obatan ke pasar internasional. Misalnya, perusahaan farmasi besar seperti Kalbe Farma atau Bio Farma tidak perlu lagi menunggu kedatangan tim inspeksi dari negara tujuan ekspor karena BPOM sudah diakui,” jelas Taruna. Hal ini tentu akan mengurangi biaya dan mempercepat proses pemasaran produk farmasi Indonesia ke luar negeri.
Taruna juga menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk masuk dalam daftar WHO adalah adanya penilaian ketat terhadap laboratorium BPOM.
“Tim penilai dari Singapura, Thailand, serta Geneva sudah datang untuk melakukan asesmen. Kami optimis bahwa BPOM memenuhi syarat dan bisa masuk daftar WHO pada bulan Mei atau Juni tahun depan,”ujar Taruna.
Selain laboratorium, BPOM juga harus memenuhi berbagai standar lain terkait pengawasan obat dan makanan.
“Ada banyak aspek yang dinilai, mulai dari kualitas pengawasan, kapasitas laboratorium, hingga efisiensi dalam menanggapi isu-isu terkait keamanan produk,” lanjut Taruna. Proses penilaian ini akan terus berjalan hingga akhir tahun dengan beberapa tahap penyesuaian yang masih harus diselesaikan.
Masuknya BPOM ke WHO Listed Authority juga akan membawa dampak pada peningkatan kepercayaan industri farmasi dunia terhadap Indonesia. Taruna berharap hal ini dapat mendorong perusahaan farmasi global untuk lebih berinvestasi di Indonesia.
“Ini adalah langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi obat dalam negeri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, BPOM juga akan memperkuat regulasi terkait obat-obatan inovatif dan bioteknologi. “Kami melihat bahwa ada banyak teknologi baru yang belum diatur dengan baik dalam regulasi, seperti pengembangan sel bioteknologi untuk makanan. Ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi BPOM,” jelasnya.
Saat ini, BPOM sedang bekerja keras untuk mempercepat reformasi di bidang regulasi, baik dalam hal makanan, minuman, kosmetik, hingga suplemen.
“Kami tidak bisa lagi terpaku pada aturan lama yang tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Perlu ada inovasi dalam regulasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman,” lanjut Taruna.
BPOM juga tengah melakukan restrukturisasi internal untuk mendukung pencapaian target-target besar ini. Prof. Taruna menjelaskan bahwa struktur BPOM akan diperluas dengan menambah jumlah deputi dari empat menjadi enam, serta meningkatkan jumlah direktur. “Restrukturisasi ini penting agar BPOM lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi tantangan global,” paparnya.
Dengan restrukturisasi ini, Taruna berharap BPOM dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, baik di bidang obat-obatan, makanan, hingga tindakan penegakan hukum.
“Kita juga akan memperkuat tim penindakan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan yang tinggi,” tambahnya.
Langkah BPOM untuk masuk dalam daftar WHO Listed Authority bukan hanya untuk kepentingan internal lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk bersaing secara global. Dengan pengakuan ini, produk-produk Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di pasar internasional.
Sebelumnya, seusai dilantik menjadi Kepala Badan POM, Taruna menyampaikan 5 konsep penting dalam hal pengelolaan obat dan makanan. Pertama, harga obat di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kedua, koordinasi antar-lembaga dengan BPJS, Kementerian Kesehatan, serta berbagai asosiasi terkait, seperti asosiasi farmasi dan perusahaan obat menjadi kunci penting. Ketiga, perlunya perbaikan dalam proses regulasi agar obat-obat baru bisa lebih cepat masuk ke pasar Indonesia. Keempat, perlunya inovasi dalam regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kelima, meningkatkan standar dan reputasi BPOM untuk bersaing secara global (RED).
Discussion about this post