SURABAYA, RADIANT VOICE.ID —
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan regional memandang bahwa program Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis dalam membangun arsitektur ekonomi daerah yang lebih terintegrasi, baik dalam konteks domestik maupun global. Namun demikian, dalam perspektif kritis sebagaimana tradisi pemikiran hukum progresif dan filsafat politik kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada capaian angka transaksi, melainkan harus diuji pada sejauh mana ia mampu menghadirkan kedaulatan ekonomi rakyat dan transformasi struktural generasi muda.
Program Misi Dagang yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencatat capaian signifikan, antara lain transaksi Rp2,08 triliun dalam kerja sama dengan Kalimantan Tengah, serta Rp1,525 triliun dalam ekspansi pasar internasional ke Malaysia. Angka ini bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan indikator adanya upaya serius dalam membangun integrasi rantai pasok dan memperluas jejaring perdagangan.
Namun Badko HMI Jawa Timur bidang Hukum, pertahanan dan Keamanan regional menegaskan bahwa angka transaksi tidak identik dengan keadilan ekonomi. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi peran hanya akan melahirkan oligarki baru dalam sektor perdagangan. Oleh karena itu, Misi Dagang harus ditransformasikan dari sekadar agenda trade diplomacy menjadi instrumen kedaulatan ekonomi daerah berbasis partisipasi rakyat, khususnya pemuda.
Refleksi Kritis: Pemuda dalam Bayang-Bayang Ekonomi Elitis
Selama ini, pemuda termasuk kader organisasi Cipayung Plus sering kali diposisikan sebagai penonton dalam arus besar ekonomi, terjebak dalam romantisme aktivisme tanpa keterlibatan nyata di sektor produksi dan distribusi.
Badko HMI Jawa Timur memandang bahwa kondisi ini harus diakhiri. Pemuda tidak boleh terus berada dalam ruang diskursif semata, melainkan harus masuk ke dalam struktur ekonomi riil sebagai aktor produksi, distribusi, dan inovasi. Dalam konteks ini, organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, bersama jejaring Cipayung Plus, memiliki tanggung jawab historis untuk:
– mentransformasikan kader dari agent of change menjadi agent of production,
– menjadikan kewirausahaan sebagai instrumen perjuangan, bukan sekadar pilihan karier,
– serta mengembangkan diplomasi intelektual yang terhubung langsung dengan kepentingan ekonomi umat.
Misi Dagang sebagai Arena Kaderisasi Ekonomi
Badko HMI Jawa Timur melihat bahwa integrasi agenda kepemudaan dalam Misi Dagang terutama dalam kerja sama lintas negara seperti Palangkaraya Malaysia merupakan momentum strategis yang tidak boleh berhenti sebagai simbolik partisipasi.
Kolaborasi lintas organisasi seperti HMI, PMII, dan IMM, dan GMNI, GMKRI, PMKRI, KAMMI harus diarahkan pada:
a.) pembangunan jejaring bisnis kader lintas negara,
b.) pertukaran model kewirausahaan berbasis komunitas,
c.) serta penguatan diplomasi ekonomi berbasis kaderisasi.
Dalam konteks ini, pemuda harus diposisikan bukan sebagai pelengkap agenda pemerintah, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas produksi dan distribusi nyata.
Berdasarkan refleksi tersebut, Badko HMI Jawa Timur bidang Hukum, pertahanan dan Keamanan regional menyatakan sikap:
1. Mendukung penuh program Misi Dagang Pemprov Jawa Timur sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah, dengan catatan bahwa keberhasilan program harus diukur tidak hanya dari nilai transaksi, tetapi dari tingkat partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya pemuda.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk secara sistematis melibatkan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah, bukan sekadar peserta seremonial.
3. Menegaskan bahwa kaderisasi organisasi mahasiswa harus mengalami transformasi substantif dengan memasukkan: literasi ekonomi dan perdagangan internasional, digitalisasi bisnis dan pemasaran, serta penguatan kapasitas kewirausahaan berbasis komunitas.
4. Mendorong pembentukan program inkubasi bisnis kader berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan, guna menciptakan ekosistem ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
5. Menolak segala bentuk monopoli dan eksklusivitas dalam distribusi manfaat ekonomi Misi Dagang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat.
Menuju Kedaulatan Ekonomi Generasi Muda
Badko HMI Jawa Timur menegaskan bahwa masa depan Jawa Timur tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai transaksi perdagangan, tetapi oleh kemampuan daerah ini dalam melahirkan generasi muda yang mandiri secara ekonomi, berdaulat dalam produksi, dan mampu bersaing di tingkat global.
Misi Dagang harus menjadi pintu masuk menuju transformasi tersebut bukan sekadar etalase keberhasilan ekonomi, tetapi instrumen pembebasan ekonomi generasi muda dari ketergantungan struktural. Sebagaimana dalam tradisi pemikiran hukum progresif, hukum dan kebijakan harus berpihak pada manusia. Maka, ekonomi pun harus berpihak pada rakyat.
Badko HMI Jawa Timur bidang Hukum, pertahanan dan Keamanan regional akan terus mengawal agenda ini sebagai bagian dari tanggung jawab historis dan intelektual dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak kehilangan orientasi keadilan sosial. (RED).
Discussion about this post