DENPASAR, RADIANTVOICE.ID – Meski alasan resmi sudah diberikan, dinamika internal Partai Golkar Bali memunculkan pertanyaan tajam. Apakah penundaan ini murni administratif, atau bentuk antisipasi terhadap persaingan dua tokoh senior Golkar Bali: I Nyoman Sugawa Korry dan Gde Sumarjaya Linggih?
Pasalnya, Musda ke-11 ini sedianya akan menjadi ajang penentuan kursi Ketua DPD Golkar, posisi strategis yang akan membawa nahkoda partai beringin ini di Pulau Seribu Pura.
Namun, Steering Committee Musda, I Dewa Made Suamba Negara, membantah keras bahwa ada unsur politis di balik penundaan.
“Ini semata-mata karena komitmen Ketua Umum DPP Golkar bahwa di seluruh Indonesia pelaksanaan musda itu beliau ingin bisa hadir,” katanya di Denpasar, Rabu (21/5) lalu.
Siapa yang Siap Rebut Kursi Ketua Golkar Bali?
Sinyal adanya pertarungan internal sebenarnya tidak bisa dihindari. Ketua DPD saat ini, Nyoman Sugawa Korry, disebut-sebut akan mendapat tantangan serius dari politisi senior Gde Sumarjaya Linggih, yang juga dikenal sebagai tokoh nasionalis Bali di tubuh Golkar.
Apalagi keduanya dikabarkan pernah bersitegang terkait penyusunan bacaleg Partai Golkar Bali menjelang Pemilu 2024 lalu. Saat itu, kedua kader senior yang masing-masing punya gerbong ini sempat tegang ketika terjadi pemberangusan terhadap beberapa bacaleg incumbent. Beberapa Bacaleg incumbent ini sempat meminta fasilitasi sekaligus ‘perlindungan’ kepada Gede Sumarjaya Linggih agar tetap bisa lolos dicalegkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Saat itu muncul tudingan mereka diberangus kubu Sugawa Korry.
Meski Suamba membantah ketegangan antar kandidat ini, fakta bahwa Musda sudah dipersiapkan hingga 90 persen (mulai dari gedung, undangan, hingga gladi bersih) membuat penundaan di menit-menit akhir ini memunculkan berbagai tafsir.
“Pukul 23.45 WITA, kami mendapat kabar bahwa Ketua Umum DPP Golkar tidak bisa hadir. Karena itu, atas arahan DPP, Musda ditunda,” ujar Suamba.
Aroma Strategi Politik DPP?
Dari kacamata pengamat politik, penundaan Musda bisa saja menjadi strategi halus untuk mendinginkan suhu politik di internal Bali. Dengan Ketua Umum Golkar yang juga Menteri ESDM, kehadirannya dalam Musda di seluruh provinsi bisa menjadi cara menjaga keseimbangan dan legitimasi proses pemilihan.
Penundaan juga memberi ruang manuver lebih bagi masing-masing kandidat untuk merapatkan barisan. Sesuai mekanisme partai, kandidat ketua harus mengantongi dukungan minimal 30% suara dari pemilik hak suara.
“Sampai hari ini belum ada calon karena pendaftaran belum dibuka. Biasanya sehari sebelum Musda,” jelas Komang Suarsana, Ketua Panitia Musda.
Meski penundaan Musda dikemas dalam narasi tugas negara, geliat politik internal Golkar Bali tetap menjadi sorotan. Apakah ini pertanda adanya konsolidasi kekuasaan yang sedang dirancang? Atau sekadar kehati-hatian Ketua Umum dalam menjaga stabilitas partai?
Satu hal yang pasti, Musda DPD Golkar Bali kini tidak hanya menjadi ajang lokal, melainkan panggung nasional (RED).
Discussion about this post