JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan pentingnya pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya bagi Provinsi Sumatra Barat yang dikenal sebagai wilayah rawan bencana alam. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif.
“Sumatra Barat adalah daerah yang berulang kali menghadapi bencana alam. Ketika TKD dipotong, maka refleks kebijakan di daerah ikut melemah. Kepala daerah menjadi lambat bergerak karena keterbatasan fiskal,” ujar Cindy Monica dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa disamakan dengan pengelolaan daerah dalam kondisi normal. Menurutnya, daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi membutuhkan perlakuan fiskal khusus agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak memadai, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
“Kita tidak bisa menuntut respons cepat dari daerah, sementara di sisi lain anggaran mereka justru dipersempit. Ini kontradiktif dengan semangat perlindungan negara terhadap rakyatnya,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat tersebut.
Cindy juga mendorong Kementerian Dalam Negeri serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar kebijakan reformasi birokrasi dan kepegawaian tidak justru menjadi penghambat dalam penanganan kebencanaan di daerah.
Menurutnya, fungsi pengawasan Komisi II DPR RI harus memastikan setiap kebijakan fiskal pemerintah pusat selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Terutama bagi wilayah yang secara geografis dan historis rentan terhadap bencana.
“Penanganan pasca bencana tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga keberpihakan kebijakan. Negara harus hadir, bukan justru menambah beban daerah,” pungkas Cindy Monica (RED).
Discussion about this post