JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Keputusan pemerintah memperpanjang penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga 31 Januari 2026 dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Kebijakan ini dianggap penting di tengah potensi gejolak harga pangan pada awal tahun.
Anggota DPR RI Komisi IV, Eko Wahyudi, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan program SPHP tersebut. Menurutnya, beras sebagai komoditas pangan utama memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kehadiran negara melalui intervensi harga masih sangat dibutuhkan.
“Perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus menahan lonjakan harga di pasar,” ujar Eko Wahyudi di Jakarta.
Ia menjelaskan, momentum pergantian tahun kerap diikuti peningkatan permintaan dan gangguan distribusi yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Karena itu, kebijakan SPHP harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Eko juga menekankan peran Bulog dan instansi terkait untuk memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP selama masa perpanjangan. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas program stabilisasi harga. “Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal dan tidak tersendat di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eko Wahyudi menilai program SPHP memberi dampak positif langsung, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sekaligus membantu pemerintah menjaga inflasi pangan. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan kepentingan petani, sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak menekan harga gabah di tingkat produsen.
Menutup pernyataannya, Eko Wahyudi menegaskan bahwa SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi jangka panjang satu-satunya. Ia mendorong pemerintah terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi. “SPHP adalah instrumen penting, tetapi ketahanan pangan sejati hanya tercapai jika produksi kuat, distribusi efisien, dan petani sejahtera,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post