JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Ia mengingatkan, isu Pilkada menyangkut langsung hak politik rakyat sehingga tidak boleh diputuskan secara tertutup atau elitis.
“Pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik,” ujar Herman Khaeron dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan melalui DPRD demi efisiensi dan penghematan biaya politik.
Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai opsi konstitusional yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, perubahan mekanisme tersebut tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal efisiensi, tetapi juga soal bagaimana menjaga demokrasi tetap hidup dan dipercaya rakyat,” katanya.
Herman menjelaskan, tanpa keterbukaan dan dialog publik yang memadai, perubahan sistem Pilkada justru berpotensi menimbulkan kecurigaan serta penolakan di tengah masyarakat. Karena itu, Demokrat mendorong agar kajian dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia menegaskan, Demokrat mendukung upaya memperbaiki sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah, namun tetap menempatkan suara rakyat sebagai prinsip utama.
“Apa pun mekanisme yang dipilih nantinya, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus dihormati, dan persatuan nasional wajib dijaga,” tegas Herman.
Sikap ini menegaskan posisi Partai Demokrat sebagai partai koalisi pemerintah yang mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo, sekaligus konsisten mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan secara inklusif dan berkeadilan (RED).
Discussion about this post