3.862 PPPK Paruh Waktu Sidoarjo Resmi Terima SK Digital

SIDOARJO, RADIANTVOICE.ID – Sebanyak 3.862 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sidoarjo akhirnya resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka. Prosesi penyerahan SK yang berlangsung di area timur GOR Delta Sidoarjo pada Senin (17/11/2025) menjadi momentum bersejarah bagi para tenaga honorer yang telah menunggu lama.

Penyerahan SK dilakukan secara digital oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Acara juga dihadiri Plt. Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Sekda Sidoarjo, dan jajaran Forkopimda.

Bupati Subandi menegaskan bahwa pengangkatan tersebut bukan hanya simbol status baru, tetapi juga tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Diharapkan seluruh ASN dan PPPK di Sidoarjo tidak hanya bekerja dengan kompetensi, tetapi juga dengan hati dan berakhlak, serta semangat melayani bangsa,” tegasnya.

Subandi juga menekankan pentingnya kompetensi teknis dan adaptasi terhadap sistem pemerintahan modern. Menurutnya, aparatur yang responsif dan profesional akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Dengan empati, integritas, dan kolaborasi, ASN Sidoarjo akan menjadi aparatur yang tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi penggerak perubahan positif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo dalam memperkuat kualitas SDM aparatur melalui pengangkatan PPPK secara masif. Ia mengingatkan bahwa peningkatan integritas adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang profesional, jujur, dan berintegritas. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar, dan itu hanya bisa diwujudkan jika seluruh aparatur bersatu padu,” kata Zudan.

Penyerahan SK ini menandai babak baru bagi ribuan tenaga honorer yang kini resmi menjadi bagian dari birokrasi Pemkab Sidoarjo, sekaligus komitmen daerah dalam memperkuat pelayanan publik melalui aparatur yang kompeten dan berintegritas (RED).