IJTI Protes Pencabutan Kartu Liputan Istana Jurnalis CNN Indonesia

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait pencabutan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, usai mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Minggu (28/9/2025), IJTI menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan pencabutan kartu liputan yang dilakukan setelah Diana menjalankan tugas jurnalistiknya. Organisasi profesi wartawan televisi itu menilai, pertanyaan yang diajukan Diana masih berada dalam koridor etika jurnalistik dan relevan untuk kepentingan publik.

IJTI meminta penjelasan resmi kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden terkait insiden ini. Menurut IJTI, Presiden Prabowo bahkan telah memberikan jawaban informatif mengenai program Makanan Bergizi Gratis yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.

Dalam pernyataannya, IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pencabutan kartu liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.

IJTI juga mengingatkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang menyebutkan ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kerja pers, dengan hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.

Organisasi jurnalis televisi ini mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

“Kami meminta agar kemerdekaan pers tetap dihormati dan dilindungi sesuai amanat konstitusi,” tulis IJTI dalam pernyataannya yang ditandatangani Ketua Umum Herik Kurniawan dan Sekretaris Jenderal Usmar Almarwan.

Kasus pencabutan kartu liputan ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah komitmen pemerintah untuk menjaga keterbukaan informasi. Apakah langkah tegas IJTI ini akan mendorong klarifikasi cepat dari pihak Istana? (RED).