Analisa Strategi Kebijakan Luar Negeri Partai Golkar Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

Oleh : Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D*

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Teori linkage politics yang digagas James N. Rosenau (1969) menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai linkage agent yang vital dalam mentransmisikan kepentingan, ideologi, dan aspirasi konstituennya langsung ke dalam proses formulasi kebijakan luar negeri. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mengaktualisasikan teori ini melalui pendekatan yang komprehensif dan multilevel.

Sebagai partai dengan basis pemerintahan dan jaringan ekonomi yang kuat, Golkar memainkan peran ganda melalui berbagai institusi: DPP Partai Golkar sebagai perumus strategi politik luar negeri, Fraksi Golkar di DPR RI sebagai pengawal kebijakan melalui fungsi legislasi dan anggaran, serta Komisi I DPR RI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengarahkan diplomasi Indonesia yang berprinsip bebas-aktif.

Tidak hanya melalui jalur formal, sayap kepemudaan Partai Golkar juga aktif membangun multitrack diplomacy dan people-to-people connections dengan berbagai negara, khususnya di kawasan ASEAN. Pendekatan multisektor ini memungkinkan Golkar tidak hanya menjadi artikulator kepentingan ekonomi nasional tetapi juga penjaga stabilitas diplomasi Indonesia dalam percaturan global, sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan kepentingan pembangunan nasional dan stabilitas kawasan.

Partai Golkar dan Gagasan Diplomasi Lunak

Partai Golkar menegaskan konsistensinya dalam mendorong politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dengan mengedepankan diplomasi lunak (soft diplomacy) sebagai solusi utama berbagai konflik internasional. Usulan ini tidak hanya retorika, tetapi diimplementasikan di berbagai lini, dari tingkat tinggi hingga grassroot.

Di tingkat kebijakan strategis, Ali Mochtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerapkan soft diplomacy melalui penyelesaian konflik melalui dialog tanpa senjata untuk meredakan ketegangan Israel-Iran. Gagasan ini dinilai selaras dengan tradisi Indonesia sebagai juru damai sejak Konferensi Asia Afrika 1955.

Komitmen pada dialog ini tidak hanya untuk konflik Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, secara konsisten mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui pendekatan diplomasi dan dialog multilateral. Menyongsong KTT ASEAN 2025, ia menekankan pentingnya konsolidasi internal ASEAN untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi Code of Conduct (CoC) dengan China.

Dave Laksono menegaskan bahwa CoC harus secara tegas melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, termasuk hak nelayan Indonesia, sambil menjaga stabilitas kawasan. Ia juga mendorong peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam ketegangan bilateral, seperti antara Thailand dan Kamboja, untuk mencegah eskalasi yang mengancam stabilitas regional dan warga negara Indonesia.

Di jalur diplomasi non-pemerintah, Said Aldi Al Idrus sebagai Ketua Umum PP AMPG aktif membangun people-to-people connections. Di Singapura, ia bertemu mantan Presiden Halimah Yacob untuk berdiskusi tentang penguatan kepemimpinan pemuda dan pertukaran best practices governance. Di Malaysia, ia menjalin kerja sama pendidikan politik “Malindo” dengan Pemuda UMNO pimpinan Datuk Dr. Muhamad Akmal Saleh, fokus pada peningkatan kapasitas kader dan sinergi kebudayaan. Sementara di Kamboja, kehadirannya dalam buka puasa dengan PM Hun Manet dimanfaatkan untuk memperkuat dialog mengenai peluang investasi dan kerja sama vokasi pemuda ASEAN, membuktikan komitmen Golkar dalam mempererat jejaring soft diplomacy lintas kawasan.

Dukungan Golkar terhadap Kemerdekaan Palestina

Partai Golkar secara konsisten dan teguh menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, yang tercermin dalam sikap struktural partai dari tingkat pusat hingga legislatif. Idrus Marham, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya dengan syarat pengakuan kemerdekaan penuh Palestina terlebih dahulu. Idrus Marham menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan tradisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten sejak era Soekarno.

Di sisi legislatif, Muhammad Sarmuji sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI memperkuat komitmen ini melalui tindakan nyata. Dalam pertemuannya dengan Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Dr Ahed Abu Alata, Sarmuji menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza, khususnya dampak blokade yang menyebabkan kelaparan massal. Ia tidak hanya menyuarakan solidaritas tetapi juga berkomitmen untuk menginstruksikan Komisi I DPR RI memperkuat diplomasi internasional, mendorong tekanan global terhadap Israel, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Pandangan ini merepresentasikan konsistensi Golkar dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusional dalam politik luar negeri Indonesia. Melalui peran ganda di eksekutif dan legislatif, mereka memastikan bahwa dukungan bagi Palestina tidak hanya menjadi pernyataan simbolis tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata dan aksi diplomatis yang konkret.

Memperkuat Jejaring Diplomasi Global

Partai Golkar secara konsisten memperluas jejaring internasionalnya melalui berbagai forum strategis, menegaskan peran Indonesia dalam percaturan politik global. Ali Mochtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, menjadi tokoh kunci dalam menjalin hubungan ini. Ia dijadwalkan sebagai delegasi tunggal Indonesia dalam konferensi internasional “The End of the Era of Colonialism” di Aljazair yang diundang oleh National Liberation Front Party. Meskipun forum ini ditunda akibat ketegangan Timur Tengah, partisipasi yang direncanakan ini menunjukkan komitmen Golkar melawan segala bentuk kolonialisme baru.

Ngabalin juga memimpin pertemuan dengan delegasi sayap perempuan Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia yang membahas isu perlindungan perempuan dan anak di perbatasan. Pada “Forum of Supporters of the Struggle against Modern Practices of Neocolonialism” yang digelar secara daring, Ngabalin hadir sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara dan menandatangani kesepakatan sebagai komitmen resmi Golkar. Forum ini dibuka oleh Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia sekaligus Ketua Partai United Russia, yang menegaskan pentingnya solidaritas Global South melawan dominasi neokolonial.

Di tingkat pimpinan, Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar menerima kunjungan Liu Jianchao, Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China. Pertemuan tertutup ini membahas kerjasama ekonomi strategis, termasuk hilirisasi di berbagai sektor dan kemungkinan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS. Bahlil menegaskan bahwa semua kerjasama ini tetap berpegang pada prinsip politik bebas-aktif Indonesia, sambil memastikan manfaat ekonomi yang konkret bagi Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Partai Golkar menjalankan peran sebagai linkage agent melalui pendekatan multilevel, menggabungkan jalur formal yaitu eksekutif-legislatif dengan diplomasi non-pemerintah, terutama oleh sayap pemuda. Golkar konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong diplomasi lunak untuk menyelesaikan berbagai konflik.

Melalui jejaring global dan forum strategis, Golkar memperkuat peran Indonesia di kancah internasional dengan tetap berpegang pada prinsip bebas-aktif dan menjamin keselarasan kebijakan luar negeri dengan nilai konstitusional (RED).

*Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPR-RI, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP AMPI