JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Pemerintah membuka peluang dialog langsung antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara sebagai langkah untuk meredakan ketegangan seputar klaim atas empat pulau perbatasan yang kini menjadi perbincangan nasional.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, semangat penyelesaian damai harus dikedepankan dalam menghadapi dinamika perbatasan administratif antarprovinsi.
“Karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, tidak tertutup kemungkinan untuk dialog bersama. Ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan cara baik-baik,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (16/6).
Empat pulau yang menjadi titik persoalan antara Aceh dan Sumut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang. Wilayah ini sebelumnya masuk dalam peta Aceh Singkil, namun kini disebut-sebut masuk dalam administrasi Sumatera Utara.
Presiden Akan Ambil Keputusan Final Pekan Depan
Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengambil keputusan resmi terkait status keempat pulau tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan kajian administratif dan historis yang komprehensif.
“Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis dan administratif yang sudah berjalan selama ini,” kata Hasan.
Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya, yang menyebut bahwa Presiden telah mengambil alih penanganan langsung sengketa wilayah tersebut dan akan memutuskan dalam waktu dekat.
Baca : Sengketa Pulau Aceh-Sumut Mengemuka, Presiden Ambil Alih
Pemerintah pusat menilai bahwa dinamika batas wilayah tidak boleh memicu perpecahan sosial maupun konflik horizontal di masyarakat. Hasan mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi provokatif dan tetap menjaga semangat persatuan bangsa.
“Ini soal administrasi wilayah, bukan soal identitas kedaerahan. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai bangsa bisa menyelesaikan ini dengan dialog, bukan konflik,” tandasnya.
Langkah diplomasi antara kepala daerah, menurut Hasan, akan memberi ruang penyelesaian yang konstruktif, tanpa mengorbankan hubungan sosial antarmasyarakat yang sudah terjalin lama di kawasan perbatasan itu (RED).
Discussion about this post