JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi wacana kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menyatakan bahwa seluruh produk yang diperjual-belikan harus memiliki sertifikat halal. Mahfud MD mengkritik keras kebijakan tersebut, yang dinilainya bisa merugikan masyarakat.
“Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masa semua yang dijual-belikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain?” ujar Mahfud dalam akun X miliknya pada Jumat (25/10/2024). Menurutnya, kebijakan ini terlalu luas cakupannya dan berpotensi menyulitkan para pelaku usaha dalam berbagai sektor.
Mahfud juga menilai penerapan kebijakan ini dapat mengakibatkan aturan beragama terasa kaku di Indonesia.
“Jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan,” jelas Mahfud. Ia mengkhawatirkan dampak regulasi ini yang dapat membatasi ruang bisnis dan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Haikal Hassan, yang juga dikenal sebagai Babe Haikal, menyatakan bahwa kebijakan sertifikasi halal didasarkan pada Undang-Undang.
“Semua produk, baik makanan, minuman, obat, kosmetik, fashion, hingga (hewan) sembelihan harus mencantumkan sertifikat halal,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (25/10/2024). Ia menegaskan, produk-produk yang melekat pada tubuh manusia seharusnya diupayakan kehalalannya.
Haikal juga menekankan bahwa makanan di hotel, restoran, dan kafe pun wajib memiliki sertifikat halal. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi dan gunakan.
“Pokoknya yang menempel di badan kita, akan kita upayakan kehalalannya,” kata Haikal.
Kritik Mahfud MD ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung pandangan Mahfud dengan alasan kebijakan tersebut akan memperumit pengusaha dalam mematuhi regulasi. Namun, sebagian lain menyetujui pendapat Haikal Hassan yang menginginkan adanya kepastian halal pada setiap produk yang beredar di masyarakat.
Dengan adanya perbedaan pandangan ini, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan sertifikasi halal untuk menemukan solusi terbaik yang tidak memberatkan masyarakat (RED).
Discussion about this post