Amelia Anggraini: Serangan UNIFIL Lebanon Kejahatan Perang, Harus Disanksi

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendorong komunitas internasional menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Menurut Amelia, serangan terhadap pasukan perdamaian, termasuk prajurit TNI yang menjalankan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

“Penyerangan terhadap pasukan perdamaian yang menjalankan mandat PBB merupakan kejahatan perang. Ini diatur dalam resolusi internasional dan juga dalam Statuta Roma,” tegas Amelia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 secara tegas mengatur perlindungan terhadap pasukan UNIFIL, sehingga setiap bentuk serangan terhadap mereka harus ditindaklanjuti secara hukum.

Amelia menekankan pentingnya hasil investigasi yang sedang berjalan untuk segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.

“Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi tanpa ada sanksi tegas. Ini harus dikawal bersama oleh komunitas internasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya soliditas global dalam menegakkan hukum internasional agar tidak terjadi impunitas terhadap pelaku pelanggaran, khususnya dalam konflik yang melibatkan banyak negara.

Lebih lanjut, Amelia mengingatkan bahwa kehadiran pasukan perdamaian, termasuk TNI, merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas global, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh PBB.

“Pasukan kita menjalankan misi kemanusiaan. Mereka harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk jaminan keamanan dari PBB,” tegas legislator dari dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Amelia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif dalam jalur diplomasi internasional guna menekan potensi konflik yang lebih luas serta memastikan keselamatan prajurit di lapangan.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan situasi ini dan memastikan pemerintah mengambil langkah diplomasi yang kuat demi menegakkan akuntabilitas atas serangan tersebut.

“Kita ingin keadilan ditegakkan. Tidak boleh ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi,” pungkasnya (RED).