Gus Ubab: Kebijakan DPP PPP Jauh dari Harapan Kader

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi tantangan serius menjelang Pemilu 2029, di tengah dinamika internal yang dinilai belum stabil serta wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Sejumlah pekerjaan rumah masih membelit partai berlambang Ka’bah tersebut, mulai dari penguatan infrastruktur hingga konsolidasi internal. Upaya melalui Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang sebenarnya telah dilakukan, namun justru diiringi dengan memanasnya situasi internal.

Sorotan muncul setelah DPP PPP melakukan perombakan struktur dengan memberhentikan 12 Ketua dan Sekretaris DPW. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak lazim, terlebih Surat Keputusan disebut tidak ditandatangani Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen.

Padahal, 12 DPW tersebut disebut berkontribusi besar terhadap suara PPP secara nasional, yakni sekitar 3,9 juta suara atau 65 persen dari total perolehan suara partai.

Menanggapi kondisi ini, ulama PPP, Abdullah Ubab Maimoen atau Gus Ubab, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kebijakan partai saat ini.

“Kebijakan DPP PPP sejak sebelum Muktamar hingga setengah tahun pasca Muktamar semakin jauh dari harapan para kiai dan warga PPP pada umumnya,” ujar Gus Ubab dalam keterangannya.

Kritik juga datang dari Ketua DPC PPP Kabupaten Taliabu, Rismanto Tari, yang mengingatkan potensi dampak serius jika kebijakan internal tidak segera dibenahi.

“Khawatir PPP benar-benar tidak bisa ikut pemilu jika kebijakan yang bertentangan dengan AD/ART terus dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Independen Nusantara (LSN), Yasin Muhammad, menyoroti persoalan administratif dalam tubuh PPP, khususnya terkait keabsahan Surat Keputusan kepengurusan wilayah.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), M. Thobahul Aftoni, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan organisasi.

“Bagaimana mungkin organisasi akan berjalan dengan baik jika aturan boleh dilanggar,” ujarnya.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi PPP untuk segera melakukan pembenahan internal guna menjaga soliditas partai dan meningkatkan peluang lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 (RED).