Novita Hardini: PPN Ganda Bebani Industri Film Nasional Indonesia

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi industri perfilman nasional, mulai dari beban pajak hingga keterbatasan layar bioskop.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI di Senayan, Rabu (8/4/2026). Novita menilai, skema perpajakan yang berlaku saat ini justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri kreatif, khususnya perfilman.

Menurutnya, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda, baik di tahap produksi maupun distribusi, telah membebani para sineas lokal dan menggerus margin keuntungan.

“Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas,” ujar Novita.

Ia menegaskan perlunya reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pelaku industri kreatif agar ekosistem perfilman nasional dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain persoalan pajak, Novita juga menyoroti minimnya dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan sektor perfilman dengan pariwisata. Padahal, film dinilai sebagai media promosi yang efektif untuk memperkenalkan destinasi wisata daerah atau film induced tourism.

Ia pun mendorong pemerintah memberikan insentif bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah, baik melalui bantuan fiskal maupun kemudahan perizinan lokasi.

“Film bisa menjadi alat promosi yang kuat untuk pariwisata sekaligus meningkatkan ekonomi lokal di daerah syuting,” jelasnya.

Isu lain yang tak kalah penting, lanjut Novita, adalah krisis jumlah layar bioskop di Indonesia. Ia menyebut keterbatasan layar telah menyebabkan antrean panjang bagi film-film nasional untuk bisa tayang.

“Banyak film berkualitas harus antre berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk mendapatkan jatah tayang yang sangat terbatas. Ini tidak manusiawi bagi produser,” tegasnya.

Menurutnya, perlu ada percepatan pembangunan dan distribusi layar bioskop ke berbagai daerah agar akses masyarakat terhadap film tidak hanya terpusat di kota besar.

Novita menegaskan bahwa film bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan peran strategis dalam membangun identitas bangsa.

“Jika regulasi tidak segera dibenahi, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya (RED).