JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, mendorong terciptanya sistem distribusi film nasional yang lebih adil dan transparan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama pelaku industri perfilman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, Rahayu menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan ekosistem perfilman nasional tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga memberikan ruang yang proporsional bagi karya anak bangsa.
“Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional meminta penjelasan dari asosiasi dan pengelola layar lebar mengenai mekanisme penayangan film di bioskop. Kami ingin mengetahui apakah ada kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap film nasional,” ujar Rahayu.
Ia menilai, saat ini distribusi film di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan layar bioskop yang belum sebanding dengan jumlah produksi film nasional yang terus meningkat setiap tahunnya.
Menurut Rahayu, kondisi tersebut memicu persaingan ketat antara film nasional dan film impor, yang umumnya memiliki dukungan distribusi lebih kuat. Karena itu, transparansi dalam sistem kurasi dan pembagian layar menjadi hal yang krusial.
“Kami ingin mendapatkan gambaran mengenai persentase film nasional yang tayang serta bagaimana sistem kurasi dilakukan. Misalnya, mengapa satu film mendapat 20 layar, sementara yang lain bisa mencapai 50 layar. Ini penting agar kami memahami dinamika di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahayu juga menyoroti perlunya kehadiran negara melalui instrumen strategis, termasuk peran BUMN seperti PT Produksi Film Negara (PFN), guna memperkuat struktur industri perfilman nasional.
Ia menilai, pengembangan jaringan bioskop dengan skala beragam, termasuk yang berfokus pada film lokal, dapat menjadi solusi untuk memperluas akses sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.
“Permasalahan utama yang kita hadapi adalah keterbatasan layar. Produksi film nasional terus meningkat, namun jumlah layar yang tersedia belum mampu mengakomodasi semuanya,” jelasnya.
Rahayu menambahkan, hasil dari pendalaman Panja ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan guna menciptakan ekosistem perfilman yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah persaingan global yang semakin ketat (RED).
Discussion about this post