JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan bahan bakar biodiesel B50 sebagai langkah menuju kemandirian energi nasional. Namun, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian komprehensif.
Ratna menilai, penerapan B50 tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memastikan aspek keamanan bagi masyarakat, khususnya terkait penggunaan pada kendaraan.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mendorong inovasi energi melalui B50. Tapi harus dipastikan bahwa seluruh produk B50 yang beredar benar-benar aman. Jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi jika justru menyebabkan kerusakan pada kendaraan,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menekankan pentingnya uji coba menyeluruh terhadap berbagai jenis kendaraan serta kondisi operasional di lapangan. Selain itu, Ratna juga meminta agar pemerintah bersikap transparan dalam menyampaikan hasil uji coba kepada publik.
“Pemerintah harus transparan dalam hasil uji coba. Libatkan juga produsen otomotif dan lembaga independen agar hasilnya kredibel. Ini bukan sekadar soal energi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” tambahnya.
Di sisi lain, Ratna turut menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya pembangunan pabrik metanol yang menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan B50. Menurutnya, kesiapan industri harus berjalan seiring dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau pemerintah serius dengan B50, maka pembangunan pabrik metanol harus dikebut. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi industrinya belum siap. Ini harus sinkron,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ratna mengingatkan agar kebijakan energi tersebut tidak hanya berorientasi pada target bauran energi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
“Kita tidak boleh hanya mengejar angka bauran energi. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan skema mitigasi risiko, termasuk jika terjadi dampak teknis di lapangan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong pemerintah menyusun roadmap yang jelas, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta melakukan edukasi publik secara masif terkait penggunaan B50.
“Perlu roadmap yang terukur, insentif bagi pelaku industri, dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Dengan begitu, B50 tidak hanya jadi kebijakan ambisius, tapi benar-benar berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post