JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam memprioritaskan kepentingan Aceh, terutama dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin usai pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh, Selasa (malam).
Menurutnya, Aceh membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat karena kerap dilanda bencana alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus. Saya akan terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Aceh, terutama dalam menghadapi bencana yang terus berulang,” ujar Cak Imin.
Ia menilai, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi prioritas nasional agar dampak yang ditimbulkan tidak terus berulang setiap tahun.
Selain itu, Cak Imin juga menekankan pentingnya implementasi MoU Helsinki sebagai fondasi dalam memperkuat kemandirian Aceh.
“MoU Helsinki bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi janji politik yang harus terus diperjuangkan agar Aceh benar-benar mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesepakatan damai tersebut harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan daerah.
Lebih lanjut, Cak Imin melihat kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai peluang untuk mengoptimalkan potensi Aceh.
“Semangat transformasi yang diusung pemerintah saat ini harus dimanfaatkan untuk menggali potensi Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kader PKB Aceh untuk bekerja nyata dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab besar. PKB harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kekuatan politik,” ujarnya.
Cak Imin optimistis PKB Aceh mampu memperkuat peran politik sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat di bawah kepemimpinan yang baru (RED).
Discussion about this post