Nihayatul Wafiroh Sebut Jalan Rusak Ancam Keselamatan Akses Kesehatan

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID –  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak yang dinilai dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan kesehatan darurat.

Sorotan tersebut mengemuka setelah peristiwa seorang ibu melahirkan di perjalanan menuju fasilitas kesehatan di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akibat akses jalan yang rusak parah.

Menurut Nihayatul, persoalan jalan rusak tidak dapat dipandang semata sebagai isu infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa masyarakat.

“Jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi bisa menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan nyawa. Ketika akses menuju layanan kesehatan terhambat, masyarakat berada dalam risiko besar,” ujar perempuan yang akrab disapa Ninik, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, akses jalan yang bergelombang dan sulit dilalui kendaraan umum menyebabkan proses penanganan medis menjadi terhambat, terutama dalam kondisi darurat.

Nihayatul menilai peristiwa tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

“Tidak boleh ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena jalan yang rusak atau akses yang terbatas. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.

Selain perbaikan infrastruktur, ia juga mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat dasar, seperti optimalisasi puskesmas dan posyandu, serta penyediaan ambulans desa untuk menjangkau wilayah terpencil.

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

“Pembangunan harus berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan warga dapat benar-benar terjamin,” pungkasnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Nihayatul, akan terus mengawal kebijakan dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat, terutama di daerah tertinggal, guna memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata (RED).