SURABAYA, RADIANT VOICE.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan dengan narasi besar, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemenuhan gizi anak bangsa, serta penggerak roda ekonomi kerakyatan. Namun, setelah mencermati implementasinya di lapangan khususnya di Jawa Timur yang menjadi salah satu lokasi dengan jumlah dapur MBG terbanyak yaitu 3.339 yang beroperasi aktif 3.125, karena pada bulan Maret lalu ada yang diberhentikan sementara sebanyak 788 yang sudah bisa beroperasi kembali 575 dan 213 masih tahap pemenuhan perizinannya, saya berkesimpulan bahwa program ini perlu dievaluasi ulang secara radikal, bahkan tak ada salahnya untuk mempertimbangkan penghentian. Bukan tanpa alasan, karena jika ditimbang antara manfaat dan mudarat yang ditimbulkan, kecenderungannya justru lebih besar pada sisi mudarat, terutama bagi masyarakat kecil yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan.
Menyoal Pemberdayaan UMKM Antara Retorika dan Realitas
Salah satu pilar utama program MBG adalah klaim bahwa program ini akan menjadi “lokomotif” bagi UMKM. Logikanya, dengan adanya kebutuhan logistik harian yang besar, para pelaku usaha mikro di sekitar dapur MBG akan dilibatkan sebagai pemasok bahan baku. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Alih-alih memberdayakan pedagang pasar dan UMKM lokal, program ini justru melahirkan struktur oligopoli baru. Para “pemodal” besar yang memiliki akses modal, logistik, dan jaringan menjadi pemain utama. Mereka mendapatkan kontrak pengadaan dalam skala besar, sementara UMKM hanya kebagian peran sebagai penonton atau, jika pun dilibatkan, hanya sebagai subkontraktor dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Lebih ironis lagi, keterlibatan aparat TNI dalam operasional dapur MBG di beberapa daerah menciptakan persepsi bahwa program ini lebih merupakan proyek sentralistik yang menguntungkan institusi dan kroni, bukan gerakan ekonomi akar rumput. Ketika sumber daya dan rantai pasok dikuasai oleh segelintir aktor, maka esensi “pemberdayaan” yang diusung sejak awal menjadi sekadar slogan belaka.
Standar Gizi: Kuantitas Mengalahkan Kualitas
Nama program ini adalah Makan Bergizi Gratis, sehingga ukuran keberhasilannya seharusnya bukan hanya pada jumlah porsi yang didistribusikan, melainkan pada kualitas nutrisi yang sampai ke piring anak-anak. Sayangnya, di banyak titik, terjadi kesenjangan signifikan antara janji kebijakan dan realisasi di lapangan.
Berdasarkan pengamatan dan keluhan masyarakat, menu yang disajikan seringkali tidak memenuhi standar gizi seimbang. Kandungan protein hewani kerap minim, sayuran diolah seadanya, dan porsi disesuaikan dengan efisiensi anggaran para kontraktor. Tujuan mulia untuk mengatasi stunting dan kekurangan gisi pun menjadi kabur. Yang terjadi adalah pergeseran orientasi, dari “bergizi” menjadi sekadar “mengenyangkan.” Anak-anak memang merasa kenyang, tetapi asupan mikronutrien esensial yang menjadi target utama program ini terabaikan. Ketika program hanya mengejar target kuantitatif distribusi tanpa pengawasan ketat terhadap kandungan gizi, maka dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sulit terwujud.
Dampak Ekonomi Makro, Stabilitas Harga di Ujung Tanduk
Salah satu dampak sistemik yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah gejolak harga bahan pokok. Ketika program MBG berjalan, terjadi peningkatan permintaan (demand) secara masif dan terpusat. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini memicu kelangkaan dan kenaikan harga di pasar.
Di beberapa wilayah di Jawa Timur yang notabene adalah sentra produksi pangan sekaligus lokasi dapur MBG paling padat fenomena ini terlihat jelas. Harga komoditas seperti beras, ayam, telur, dan sayuran tertentu mengalami lonjakan yang tidak wajar. Akibatnya, meskipun ada sirkulasi uang dari program ini, dampaknya justru tidak stabil. Rumah tangga biasa yang tidak menerima manfaat MBG harus menanggung beban kenaikan harga pangan. Para pedagang UMKM di pasar tradisional, yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi pangan rakyat, justru “sambat” (berkeluh kesah) karena omzet mereka turun akibat harga beli yang tinggi sementara daya beli masyarakat umum stagnan, atau karena mereka tersingkir dari rantai pasok yang kini dikuasai oleh pemodal besar.
Dalam ilmu ekonomi, sebuah program yang menyebabkan inflasi pada kebutuhan pokok dan menekan sektor informal justru menciptakan double burden bagi masyarakat: mereka menanggung kenaikan harga tanpa merasakan manfaat langsung dari program tersebut.
Urgensi Evaluasi: Berhenti Berambisi pada Skala
Kesalahan paling mendasar dari implementasi MBG adalah ambisi untuk serentak nasional tanpa membangun fondasi yang kuat. Pemerintah terlalu fokus pada pencapaian kuantitatif berapa juta penerima, berapa ribu dapur tanpa memastikan kualitas, tata kelola, dan dampak ekonominya.
Jawa Timur adalah contoh kasus yang menarik. Dengan jumlah dapur MBG yang terbanyak, seharusnya provinsi ini menjadi percontohan keberhasilan. Namun, hingga saat ini, belum terlihat perubahan signifikan dalam indeks gizi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah tersebut. Justru yang mencuat adalah ketimpangan dan gejolak pasar. Jika di wilayah yang paling masif implementasinya saja belum menunjukkan dampak positif yang terukur, bagaimana dengan daerah lain yang infrastrukturnya lebih minim?
Sebaiknya, kita tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa program ini, dalam formatnya saat ini, telah menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Jika esensi program ini adalah kesejahteraan rakyat, maka tidak ada salahnya untuk mengambil langkah mundur yang strategis. Alih-alih memaksakan perluasan skala, lebih baik program ini dihentikan sementara atau dikembalikan ke skala pilot project yang benar-benar terkontrol.
Pemerintah perlu mendengarkan keluhan dari para pedagang pasar, ibu rumah tangga yang merasakan harga pangan melambung, serta UMKM yang merasa tersisihkan. Sudah saatnya kita membangun kebijakan berbasis data dan dampak, bukan sekadar gengsi proyek raksasa. Jika program ini tidak segera dikoreksi, atau bahkan dihentikan untuk kemudian dirumuskan ulang, maka rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan yang seharusnya hadir untuk mereka.
Pada akhirnya dari tulisan ini Program Makan Bergizi Gratis adalah ide yang mulia (katanya), tetapi implementasinya telah menyimpang dari jalur pemberdayaan dan kesejahteraan. Dari segi manfaat, ia gagal memberdayakan UMKM secara inklusif dan gagal memenuhi standar gizi secara konsisten. Dari segi mudarat, ia telah memicu ketidakstabilan harga pangan, menguntungkan segelintir pemodal, serta menciptakan ketimpangan ekonomi baru yang merugikan rumah tangga dan pedagang kecil.
Kita tidak boleh buta terhadap fakta bahwa ketika kebijakan hanya berorientasi pada kuantitas dan kekuasaan, maka yang tumbuh bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan industri oligarki yang membungkus diri dalam nama kemanusiaan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berani menyuarakan: evaluasi total, hentikan ambisi yang tidak terukur, dan kembalikan fokus kebijakan pada stabilitas ekonomi serta pemberdayaan yang nyata, bukan sekadar proyek distribusi yang penuh mudarat. (RED).
Discussion about this post