Fathorrahman Fadli: Dialog Prabowo dengan Tokoh Kritis Redam Citra Otoriter

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID — Upaya Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dengan sejumlah tokoh kritis dinilai sebagai langkah strategis untuk meredam persepsi publik yang selama ini menilai dirinya sebagai pemimpin yang otoriter.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Menurut Fathorrahman, sikap Presiden Prabowo yang bersedia berdialog dengan berbagai tokoh bangsa merupakan sinyal positif dalam membangun komunikasi politik yang lebih terbuka.

“Sikap terbuka Presiden Prabowo itu sangat positif bagi kebaikan bangsa. Presiden harus semakin terbuka menerima masukan dan kritik dari para tokoh bangsa. Saya kira itu pertanda baik bagi kita semua,” ujar Fathorrahman.

Ia menilai keterbukaan tersebut tidak boleh berhenti pada agenda pertemuan seremonial semata. Sebaliknya, dialog dengan tokoh-tokoh bangsa perlu dijadikan mekanisme yang rutin dan sistematis dalam proses pengambilan kebijakan.

Fathorrahman menegaskan, banyak tokoh nasional memiliki pengalaman panjang serta pandangan yang kuat dalam membaca persoalan bangsa. Karena itu, masukan dari mereka dapat membantu pemerintah menemukan solusi yang lebih komprehensif.

“Para tokoh itu memiliki pengalaman dan pandangan yang mumpuni dalam membantu menyelesaikan masalah bangsa kita. Saya yakin mereka bersedia memberi masukan demi perbaikan bangsa,” kata pria yang akrab disapa Mr. Ong tersebut.

Ia menambahkan, sikap terbuka Presiden Prabowo sudah terlihat ketika mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, seperti Abraham Samad, Siti Zuhro, Said Didu, Susno Duadji, dan Hersubeno Arif.

Menurutnya, dialog yang terbuka dengan berbagai kalangan tidak hanya membantu meringankan beban Presiden dalam memimpin negara, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata publik.

“Sejauh ini, hemat saya, beliau belum mendapat nasihat politik yang baik dan memadai. Akibatnya citra negatif kemudian muncul begitu rupa yang jika tidak segera diatasi dapat menggerus legitimasinya sebagai Presiden,” ujar peneliti senior Institut Peradaban tersebut. (RED)