JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk membaca kondisi riil perekonomian nasional sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali merupakan momentum penting, karena tidak hanya merekam perkembangan ekonomi nasional sejak 2016, tetapi juga menjadi indikator awal arah kebijakan pemerintahan Presiden baru.
“Karena ini dilakukan per 10 tahun, maka sensus ekonomi menjadi momen yang sangat ditunggu. Data yang dihasilkan diharapkan benar-benar menggambarkan kondisi riil ekonomi, sekaligus dapat menjadi indikator perubahan dalam satu tahun terakhir pemerintahan Presiden baru,” ujar Karmila saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/1/2026).
Legislator Daerah Pemilihan Riau I itu menekankan bahwa kualitas data hasil sensus akan sangat menentukan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci agar anggaran negara yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Supaya efisien dana APBN yang sudah dikerahkan, maka standar pertanyaan dan pendataan harus disesuaikan dengan realitas yang ingin dilihat dari program pemerintah saat ini,” tegasnya.
Karmila juga menyoroti luasnya cakupan Sensus Ekonomi 2026 yang melibatkan sekitar 250 ribu petugas di 514 kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang beragam. Karena itu, ia mendorong adanya standar yang jelas dalam pemberdayaan serta peningkatan kapasitas petugas lapangan.
Selain itu, ia menegaskan peran strategis BPS sebagai penyedia data tunggal nasional. Menurutnya, keberhasilan sensus akan memberikan manfaat besar karena hasilnya akan digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perbankan, hingga akademisi.
“Kalau sensus ini sukses, maka seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, akan menggunakan satu data dari BPS. Ini penting agar kita tidak salah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa persiapan Sensus Ekonomi 2026 telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Pendataan lapangan direncanakan berlangsung selama sekitar dua setengah bulan dengan pengawasan ketat terhadap kualitas data.
“Pendataan akan dilakukan selama 2,5 bulan. Dalam periode itu, petugas harus benar-benar fokus agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Ateng.
Ia menambahkan, lebih dari 251 ribu petugas akan diterjunkan hingga ke tingkat satuan lingkungan setempat. Setiap petugas telah melalui simulasi beban kerja agar proses pendataan berjalan realistis dan terukur.
“Jika sensus ekonomi berjalan sukses dan datanya sesuai dengan kondisi lapangan, maka hasilnya akan sangat bermanfaat dalam mendukung perencanaan pembangunan ke depan,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post